Soal Satgas Tambang Timah, Ini Penjelasan Ketua DPRD dan Humas Timah

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya meminta agar masyarakat tidak mudah termakan dengan isu hoaks terkait diturunkanya Tim Satgas Tambang Timah dari pusat untuk melakukan penertiban tambang ilegal di wilayah izin IUP PT. Timah hingga penangkapan terhadap pelaku tambang rakyat. 

Hal ini disampaikan Ketua DPD PDIP Perjuangan Babel itu usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Penambang di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (08/09/2025).

BACA JUGA:DPRD Babel Akan Terus Kawal Pengelolaan HTI

Didit juga meminta termasuk kepada insan media untuk memberikan informasi yang bijaksana kepada publik.

Dikatakannya, bahwa hadirnya Satgas Tambang dari Jakarta adalah untuk mendukung data yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk perbaikan tata kelola pertambangan timah, sehingga negara dan masyarakat diuntungkan.

"Intinya tidak ada razia," tegasnya. 

BACA JUGA:PT Timah Tbk Wujudkan Pertambangan Berkelanjutan Melalui Reklamasi Laut

Sedangkan masalah harga, menurut penjelasan perwakilan PT. Timah Tbk, pihaknya tidak memberikan harga 60 ribu/ kilogram.

Sehingga bagi mitra-mitra yang membandel, PT Timah yang akan mengevaluasinya.

"Artinya silahkan mulai hari ini, bekerja seperti biasa, hanya sekali lagi untuk masalah harga, nanti akan dibayar langsung dan tidak akan menunggu lama-lama dengan teknisnya saya sudah minta kepada utusan daripada Bangka Barat agar berbicara lebih lanjut kepada PT. Timah.

Sebab teknisnya ada di mereka bukan DPRD," tegas Didit lagi.

BACA JUGA:PT Timah Terus Hadirkan Akses Pendidikan, Dari Beasiswa Pemali Boarding School hingga Bangku Kuliah

Sementara itu, Kepala Humas PT. Timah Tbk, Anggi Siahaan, menjelaskan kehadiran satgas tambang timah dari pusat harusnya jangan sampai menimbulkan berita yang salah atau keliru.

Karena mereka hadir untuk memperkuat tata kelola.

Sumber: