Kecamatan Lepar Rapat Bersama Warga 4 Desa, HGU Perusahaan Masih Jadi Topik Utama

Untuk rapat di DPRD sendiri kalau berdasarkan jadwal di tanggal 15 Agustus dengan Komisi II.

Harapannya, saat ke DPRD Provinsi ini nantinya masyarakat bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, lalu pihak perusahaan juga bisa bekerja dengan tenang dan aman. 

BACA JUGA:BRI Buka Rekrutmen BFLP 2025: Level Up Karier Kamu, Sesuai Passion! Begini Daftarnya

"Kita terus berjuang yah, karena dengan membawa data data ini tentunya masyarakat bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan," sebutnya.

Ditambahkan Fery Edward, bahwa sejak ia pertama kali masuk di kepulauan Lepar pada 2021 lalu, pihaknya sudah menghimbau apabila ada lahan desa, agar segera dibuatkan administrasi desa.

Mungkin awalnya mereka berfikir kalau lahan negara adalah lahan desa, jadi ini sudah berbeda.

BACA JUGA:Karyawan PT Timah Berbagi Barang Layak Pakai untuk Warga Lingkar Tambang di Momen HUT ke-49 Perusahaan

Dijelaskannya juga, kalau lahan negara itu adalah lahan yang belum diolah masyarakat maupun pihak lainnya.

Sedangkan kalau lahan desa yakni lahan yang sudah ada administrasinya atas nama desa. 

"Jadi kedepannya agar masyarakat apabila mempunyai lahan kebunnya, segera daftarkan atau diurus administrasinya ke desa," pungkasnya.

Sumber: