Bangka Raih Top Finalis Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional Tahun 2025

Pj Bupati Bangka, Jantani Ali ST.--
Sedangkan, Pj Sekda Bangka, Thony Marza AP M.AP menyatakan bahwa ide inovasi “Ekonomi Peka Gender” berangkat dari stagnan-nya indeks kesenjangan gender di Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas ekonomi perempuan yang diyakini berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki ketimpangan gender.
Karenanya mengalokasikan investasi dan sumber daya yang memadai untuk mendukung perempuan menjadi sangat penting agar perempuan bisa keluar dari pusaran ketidakadilan sistemik, baik dalam kesempatan ekonomi maupun dalam pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bangka, Pan Budi Marwoto menyatakan jika persoalan ketimpangan gender ini tidak direspon dengan baik, dapat dipastikan ketimpangan gender di Kabupaten Bangka akan terus meningkat dan berdampak terhadap stagnasi pembangunan daerah, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, memperburuk gini ratio, menurunkan IPM dan mempersulit pencapaian asta cita dan SDG’s.
BACA JUGA:HUT ke-49 PT Timah Tbk, 135 Kantong Darah Terkumpul dalam Donor Darah di Belinyu
”Ekonomi Peka Gender” penting untuk menyikapi kebijakan yang melibatkan risiko ketidaksetaraan gender, termasuk dalam ruang kerja yang bersifat informal, dimana lebih dari 80% porsi penggiat ekonomi industri rumah tangga di Kabupaten Bangka didominasi oleh perempuan.
Sayangnya, mereka masih menemui hambatan krusial untuk memulai dan atau mengembangkan bisnisnya.
Keterbatasan akses ketrampilan, permodalan, perizinan, proses produksi, sertifikasi halal dan pemasaran adalah faktor utamanya.
BACA JUGA:Kapolda Babel Apresiasi Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lapas Pangkalpinang
Pemkab Bangka meresponnya dengan inovasi “Penguatan Ekonomi Peka Gender melalui Industri Pangan Rumah Tangga Terintegrasi”.
Pemkab Bangka memberikan fasilitasi penguatan kapasitas, kredit mikro tanpa bunga tanpa agunan, kemudahan perizinan digital, pendampingan proses produksi, sertifikasi halal hingga pemasaran berbasis retail dan market place kepada pelaku industri pangan rumah tangga secara integratif dan bebas biaya.
Kebijakan yang diluncurkan sejak tahun 2020 ini berhasil menurunkan angka ketimpangan gender dari 0,500 menjadi 0,401, meningkatkan indeks pembangunan gender dari 87,17 menjadi 89,07, menurunkan angka kemiskinan dari 5,47 % menjadi menjadi 4,51% dan memperbaiki gini ratio dengan signifikan." Jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: