PJ Gubernur Safrizal Segera Rombak Pejabat Pemprov, Jabatan Ini Didahulukan

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Sinyal rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kian kencang terdengar di awal tahun 2024.

Bahkan diakui Penjabat Gubernur Babel Dr Safrizal ZA, ia bahwa akan bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan rotasi jabatan tersebut.

Hanya saja, kata Safrizal, sementara waktu rotasi jabatan ini untuk mengisi kekosongan jabatan yang terbilang lama lowong dan diisi penjabat sementara (Plt). Dan proses pengisian jabatan akan dilalui lewat mekanisme open bidding, atau lelang jabatan

"Kita utamakan untuk mengisi jabatan kosong, semua dilelang. Sekarang saya sedang menyiapkan izin dan proses lelang," katanya, Kamis (4/1).

BACA JUGA:Hari Minggu, Safriati Safrizal Lantik Pj Ketua TP PKK Kabupaten Belitung

BACA JUGA:Pj. Gubernur Safrizal Lantik Yuspian Jadi Pj.Bupati Belitung; Tugas Bupati Sangat Berat

Tercatat ada empat jabatan eselon II yang kosong yakni, Kepala Badan Kesbangpol Babel, Kepala Dinas Koperasi UKM Babel, Inspektur Inspektorat dan Asisten II Setda Babel. Kemudian satu jabatan untuk Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang segera akan dibentuk.

Izin dan persetujuan Menteri, dinilai Safrizal, wajib dipenuhi. Mengingat dirinya merupakan penjabat gubernur dan bukanlah gubernur definitif. Tidak hanya persoalan mutasi pegawai saja, melainkam administasi lainnya.

"Setiap pergantian personel (pegawai), hingga tanda tangan peraturan saya harus izin dulu ke kementerian (dalam negeri)," ujarnya.

BACA JUGA:Safrizal ZA Lantik Pj Bupati Belitung

BACA JUGA:Lantik PNS Purnapraja IPDN, Sekda: Tunjukkan Potensi Diri, Jaga Sikap Profesional

Lebih lanjut, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini, tak menampik jika rotasi ini akan meluas hingga ke eselon lainnya. Termasuk jabatan yang telah lama diemban oleh pejabat tertentu. "Tapi yang kita utamakan yang kosong dulu, baru habis itu," imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi jabatan pegawai. Hal ini tidak lain, sebutnya, komitmen Pemprov Babel dan upaya mempertahankan predikat tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik yang dianugerahkan Ombudsman RI.

"Kita 5 besar secara nasional. Kita akan monitor/kontrol, kalau kepala dinas enggak peduli, ya kita tinjaulah (jabatannya). Tapi sekarang sudah bagus, sudah hijau," ungkapnya.(*)

Sumber: