2024, Pusat Gelontorkan APBN di Babel Rp9,9 Triliun

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Pusat mengelontorkan dana APBN 2024 sebesar Rp9,98 Triliun dalam lingkup regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,2 Triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp6,7 Triliun.

Alokasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital oleh Penjabat Gubernur Babel, Dr Safrizal ZA bersama dengan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Babel Dr. Edih Mulyadi, Selasa (12/12).

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi empat tahap menggunakan aplikasi SAKTI. Prosesi penyerahan DIPA ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024. 

BACA JUGA:Serahkan DIPA dan TKD 2024, Jokowi Tekankan Sinergi dan Harmonisasi Daerah dan Pusat

BACA JUGA:Diklaim Sekda Bangka Baik-baik Saja, Begini Kondisi APBD 2023

Selanjutnya, DIPA tersebut menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti satuan kerja dan OPD yang ada di wilayah Babel. 

"Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut khususnya diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada," jelas Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi.

Sedangkan alokasi belanja TKD digunakan untuk peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sepanjang tahun 2023 ini, ada beberapa tantangan pelaksanaan anggaran yang dipotret oleh Kanwil DJPb Babel.

BACA JUGA:Sah! Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Babel Tahun Anggaran 2024 Disetujui DPRD

BACA JUGA:Seluruh Fraksi Setuju, Raperda APBD 2024 Bangka Tengah Disahkan

Kakanwil menyampaikan beberapa permasalahan berulang seperti penumpukan anggaran di triwulan IV dan realisasi minus belanja pegawai. “Berkaca pada pengalaman tersebut, seharusnya kita dapat mengakselerasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 nanti agar masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaatnya,” tegas Kakanwil.

Sementara dalam arahan Pj Gubernur Babel, Safrizal menjelaskan bahwa perekonomian yang tetap terjaga merupakan modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024. Optimalisasi APBN 2024 tetap harus dilakukan terutama dalam tahun terakhir pemerintahan periode saat ini sebagai pondasi kuat bagi pemerintahan selanjutnya.

“Ke depannya, APBN tetap akan menjadi instrumen fiskal untuk mencapai target kesejahteraan tahun 2024 yaitu penurunan tingkat pengangguran menjadi 5.0% - 5,7%, angka ketimpangan rasio gini menjadi 0,374 – 0,377 serta peningkatan IPM menjadi 73,99 – 74,09 dengan berbagai program prioritas pembangunan,” imbuhnya.(*)

BACA JUGA:Lagi, Pemprov Bikin DPRD Gerah, Lamban Sikapi Belum Turunnya Hasil Evaluasi APBD Perubahan 2023

Sumber: