Gencarkan Program Strategis Pencegahan Stunting, 4 Kelompok Ini Diimbau Sering ke Posyandu

Gencarkan Program Strategis Pencegahan Stunting, 4 Kelompok Ini Diimbau Sering ke Posyandu

Pengarahan Sekda Mie Go pada diseminasi rencana tindak lanjut penanganan stunting Kota Pangkalpinang.--Ist

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya melakukan penanganan pencegahan stunting. 

Melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar diseminasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) audit kasus stunting semester II di Gedung PLHUT Kementerian Agama Pangkalpinang, Jumat (24/11/2023). 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Dinas DP3AKB. 

Mie Go menyebut bahwa program ini menjadi konsentrasi pemerintah kota, sebab pencegahan lebih baik daripada menangani. 

"Alhamdulillah Kota Pangkalpinang ini prevalensinya 12,9 persen di bawah rata-rata nasional dan kita tahun 2024 menargetkan di bawah 10 persen yang tentu lebih jauh dari target nasional yaitu sebesar 14," ungkap Mie Go. 

BACA JUGA:Ini Strategi Kebijakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Pangkalpinang

BACA JUGA:Molen Jadi Bapak Asuh Anak Stunting PGK, Kader Tim Pendamping Keluarga Dapat 875 Ribu

Berbagai langkah pun dilakukan seperti melakukan kolaborasi bersama stakeholder terkait hingga upaya inovasi dengan menggalakkan program mendorong masyarakat rutin memeriksakan diri ke posyandu. 

"Menggalakkan program-program Posyandu supaya orang-orang dan ibu hamil bisa segera memeriksakan kehamilannya dari 0 sampai melahirkan. Begitu pula Nanti ketika lahiran anaknya selalu dibawa ke didata perkembangannya itu sendiri dan kita ada upaya inovasi supaya bagaimana ibu-ibu hamil kemudian yang memiliki anak-anak bayi mau ke posyandu seperti mau melakukan vaksinasi," jelasnya. 

Bahkan kata Mie Go, ke depan pemerintah kota berencana akan membagikan pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) kepada anak stunting dengan level berat di APBD perubahan. 

"Di APBD perubahan akan kita lakukan itu tetapi data itu harus valid siapa yang harus dan wajib untuk kita bantu yang menerima PKMK ini. Makanya kita prioritas karena memerlukan biaya yang tinggi makanya yang memang prioritas yang harus diberikan PMKM ini yang akan kita berikan karena terbatas dan segala prioritasnya, " ujarnya. 

BACA JUGA:Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Sarankan Penanggulangan Stunting dari Hulu ke Ke Hilir

BACA JUGA:Rakorwil Apeksi Sumbagsel, Wako Molen Ingatkan Masalah Stunting

Sementara Kepala DP3AKB Kota Pangkalpinang, Agustu Effendi menambahkan bahwa permasalahan stunting bukan hanya soal anak, tetapi terdapat empat kelompok lain yang perlu menjadi perhatian. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: