Fraksi Demokrat Semprot OPD Pemprov: Jangan Pacak Belanje Tapi Dak Pacak Ngasel Duit!

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Tujuh fraksi di DPRD Bangka Belitung (Babel) menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat Paripurna untuk disahkan, Jumat (11/8).

Persetujuan fraksi sendiri penuh dengan catatan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya berkenaan perencanaan kegiatan, temuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tak sama hingga persoalan pendapatan retribusi OPD yang rendah.

Paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Babel H Herman Suhadi yang didampingi tiga wakilnya Heryawandi, Beliadi dan Heliyana. Turut hadir pula Penjabat Gubernur Babel Suganda P Pasaribu serta Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto.

BACA JUGA:Isu 'Maling Besar' ke Polda? Marshal: DPRD Babel Juga Mana Suaranya?

Berkenaan pendapatan retribusi rendah ini disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Ranto Sendhu. Keras kritikan yang diberikan Demokrat kepada OPD yang dinilai belum memaksimalkan kewenangan penarikan retribusi yang merupakan bagian pemasukan PAD.

"Kami sayangkan tidak ada target retribusi yang memuaskan, kecuali satu OPD yakni Bakuda (Badan Keuangan Daerah) yang realisasi pendapatannya melebihi target," kata Ranto.

BACA JUGA:Akan Tinjau Pengerjaan Jaringan Irigrasi Rias, Komisi III DPRD Babel: Tak Sesuai, Kita Minta Bongkar!

Dalam kesempatan itu, Ranto juga menyebutkan, sedikitnya sumbangsih untuk pendapatan daerah tidak sebanding dengan pengajuan anggaran besar untuk program/kegiatan OPD ketika memasuki pembahasan anggaran yang baru.

"Jadi (OPD) jangan hanya bisa menganggarkan anggaran yang besar, istilah (Bangka) itu jangan hanya pacak belanje tapi dak pacak ngasel duit (bisa belanja tapi tidak bisa menghasilkan uang)," tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel ini.

BACA JUGA: Pentolan Tokoh Muda 'Ngumpul' Bahas 'Maling Besar'. Catat, Suara DPRD Babel Ditunggu!

Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga masih banyak menemukan masalah besarnya SILPA di tahun 2022 di setiap OPD. "Seperti yang kita pahami bersama besarnya SILPA ini, dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, bisa jadi kurang matang atau lemahnya dalam pelaksanaan anggaran," ungkap Rantoh.

Dalam kesempatan ini, pihaknya meminta kiranya Pj Gubernur dapat menemukan solusi yang terbaik agar masalah ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. "Ini sangat penting dalam rangka perbaikan, kami juga memandang pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan legislatif," imbuhnya.

BACA JUGA:Pilihan Pasca Sidang Tipikor Pimpinan DPRD Babel: Buka, 'Nyanyi', atau 'Pasrah'?

Terpisah, Pj Gubernur Babel Suganda tak menampik masih banyak kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan di tahun 2022 baik itu yang bersifat administratif maupun teknis.

Sumber: