'Maling Besar' Harus Dipertanggungjawabkan
--
PENGGIAT Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Marsal Imar Pratama menegaskan, 'maling besar' yang dicetuskan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu, tidak bisa dianggap sebagai angin lalu.
BACA JUGA:Kapolda Dukung Usut 'Maling Besar', Dimulai dari Selidiki Tipikor RSUP
Beberapa momentum seputar 'maling besar' benar-benar sudah membahana di Negeri Serumpun Sebalai ini.
''Lantang suara adanya 'maling besar' oleh Pj Gubernur Babel yang puncaknya pada pengaduan ke KPK. Terlepas benar tidaknya laporan, namun semua itu harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat Babel,'' ujar Marsal kepada media ini.
BACA JUGA:Menjaga Esensi 'Maling Besar'
Apalagi dua petinggi Aparat Hukum di Babel, masing-masing Kajati dan Kapolda sudah menyatakan mendukung penuh Pj Gubernur untuk memproses 'maling besar' itu secara hukum.
''Jangan sampai ini seperti slogan. Juga jangan sampai ini seperti kode khusus atau mengandung irama terselubung yang hanya bisa dipahami oleh pemegang alat musik yang memiliki hak prerogatif dalam memainkan irama sesuai seleranya,'' tegas Marsal lagi.
BACA JUGA: Menelusuri Jejak 'Maling Besar' di Pemprov Babel. Inikah 'Maling Besar' itu?
Ketika seorang Pj. Gubernur yang baru saja menjabat menggantikan posisi Pj. Gubernur sebelumnya sudah mengakselerasikan indikasi temuan koruptif di Pemerintah Provinsi Babel yang diduga belum bisa ditemukan oleh Penegak Hukum lainnya.
BACA JUGA: 'Maling Besar' tak Ada di RSUP, Tapi Proyek Besar Sia-sia, Ada?
''Artinya nafas penciuman Pj. Gubernur Babel dalam hal penyelidikan dan penyidikan mengalahkan para penegak hukum lainnya. Dan saya mengapresiasi hal tersebut dengan seluas-luasnya,'' ujar Marsal.
Soal laporan ke KPK yang diragukan sementara pihak, biarlah bergulir.
BACA JUGA:Soal 'Maling Besar', Suganda Banjir Dukungan
''Saya justru berharap moment tersebut tidak menghilangkan esensi, seolah-olah yang lebih penting hanya gugur kewajiban saja setelah melaporkan kepada KPK? Publik perlu mengetahui bagaimana progres kisah tersebut. Apakah tertolak atau diterima KPK laporan itu. Ini penting,'' ujar Marsal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: