Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1 Kapan? Simak Perkembangan Terbaru

BABELPOS.ID - Rencana redenominasi mata uang rupiah yang sempat mencuat, perlahan tenggelam. Padahal topik ini telah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia beberapa waktu silam. 

Diketahui, rencana redenominasi rupiah telah muncul sejak 2018. Namun, wacana ini tenggelam akibat pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, redenominasi adalah proses mengubah denominasi nilai uang tanpa mengubah nilai intrinsiknya. Artinya, nilai uang tersebut tetap sama namun ditampilkan dalam denominasi yang lebih kecil atau lebih besar.

BACA JUGA: Mau Lolos Tes di BUMN yang Dibuka 11 Mei Mendatang? Begini Caranya...

Rencana redenominasi mata uang rupiah ini bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan, mengurangi biaya cetak uang, dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Namun, rencana ini juga memerlukan persiapan yang matang serta kesiapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Hingga kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah belum ada kelanjutannya.

Padahal, RUU Redenominasi Rupiah telah dimasukkan dalam jangka menengah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

BACA JUGA:BKN akan Tekan Kokosongan Formasi PPPK, Honorer Bersiap-siaplah...

Setidaknya ada dua alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang harus dilakukan. Pertama, untuk menciptakan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, redenominasi rupiah bisa menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN. Ini karena jumlah digit rupiah yang lebih sedikit.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim baru-baru ini menegaskan kembali bahwa redenominasi merupakan keputusan pemerintah, bukan bank sentral sehingga dalam hal ini BI hanya mengikuti.

"Kami BI siap mengikuti keputusan oleh pemerintah dalam hal ini," kata Marlison, dikutip Sabtu 7 Mei 2023.

BACA JUGA:Cek Pajak Kendaraan Bisa Online, Begini Caranya

Sumber: disway.id