Yakin akan Hilirisasi di Babel, Infrastrukturnya Gimana?

BABELPOS.ID - HILIRISASI timah terus didorong pemerintah pusat untuk menambah nilai strategis dari komoditas selalu diekspor ke luar negeri. Di samping akan terbuka luas lapangan bagi masyarakat. Bangka Belitung (Babel) sendiri, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) pun juga turut mendorong berdirinya HILIRISASI timah di Bumi Serumpun Sebalai. Mengingat di Babel sudah memiliki kawasan industri yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

--------

NAMUN untuk menuju hal tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan. Terkhusus berkenaan dengan infrastruktur baik dari sisi energinya yakni pasokan listrik, kemudian insfrastruktur konektivitas hingga yang lainya, termasuk pangsa pasar produk hilirisasi.

Demikian disampaikan Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Edih Mulyadi dalam konferensi persnya pada Selasa (21/3). Kendati pihaknya meyakini bahwa hilirisasi merupakan keniscayaan yang lambat laun akan diwujudkan terus.

"Kalau kita bicara timah, jika hilirisasi ini timah ini berlaku dilakukan untuk memproduksi Tin Plate, Tin Solder, Tin Chemical dan jugq baterai lithium, dijualnya pangsa pasarnya seperti apa. Jadi beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong untuk menarik investor ke Babel," ungkapnya.

Ia sendiri tak menampik, jika hilirisasi mineral timah diberlakukan dalam waktu dekat ini akan menyebabkan kontraksi ekonomi seiring adanya kebijakan pelarangan ekspor timah batangan. "Dampak inilah yang perlu dikaji dan butuh solusi bersama," tuturnya.

Disebutkan Edih juga, bahwa rencana pelarangan ekspor timah murni batangan itu juga masuk kedalam Strategic Issues dinBabel) saat ini, karena dapat mengakibatkan penumpukan komoditas tersebut. Dirinya menilai, komoditas timah merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia.

“Penghentian ekspor belum didahului dengan pembangunan industri dalam negeri untuk menyerap timah sehingga dapat menimbulkan guncangan bagi perekonomian Babel,” terang Edih, dalam kegiatan rapat ALCo di DJPb Babel.

Apalagi, dikatakan Edih, komoditas timah menyumbang 33,60 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Babel dan lebih dari 70 persen PDRB apabila memperhitungkan multiplier effect komoditas tersebut. Sedangkan, untuk triwulan III 2022 ini timah menyumbang 29,61 persen PDRB Babel.

Selain itu, dirinya menjelaskan, bahwa dampak lain dari pelarangan ekspor timah murni batangan ini yaitu penurunan penerimaan dari berbagai jenis pajak. Oleh karenanya, diperlukan penanggulangan lebih lanjut dari pemerintah untuk mencari solusi alternatif penerimaan pajak (+/- 20%). Serta, diperlukan pengawasan lebih ketat dari DJBC untuk menghindari ekspor ilegal.

“Kajian terkait dampak hilirisasi timah baik jangka pendek maupun jangka panjang masih terus berlanjut. Walaupun ada potensi penurunan penerimaan pajak dari ekspor, akan ada juga value added dari produk turunan timah, misalnya penyerapan tenaga kerja yang akan menambah penerimaan PPh Pasal 21,” jelas Kepala DJPb Babel ini.

Diketahui, sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar dari ekspor Regional Babel yakni 54,13 persen dari total ekspor. Walaupun pada Februari 2023 turun 71,21 persen secara yoy, tetapi naik 51,58% secara mtm. Akan tetapi, menurut Edih, hal ini wajar karena di awal tahun memang biasanya ekspor timah dari Bangka Belitung belum terlalu besar.

Lebih lanjut, terkait hal ini, pihaknya merekomendasikan, industri hilir yang akan menyerap hasil produksi timah murni ini perlu dibentuk terlebih dahulu agar tidak menyebabkan guncangan bagi perekonomian Babel. Oleh sebabnya, pihaknya merekomendasikan adanya penanggulangan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi alternatif penerimaan perpajakan. Disatu sisi, juga perlunya perluasan pangsa pasar produk hasil hilirisasi karena hilirisasi timah adalah hilirisasi lanjutan.

Terakhir, dirinya juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penciptaan lapangan pekerjaan lain dari sektor yang potensial, seperti industri Pertanian dan Perkebunan (lada putih dan kelapa sawit), Perdagangan, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan.

Sumber: