Dari Timah ke Anyaman Nipah

Oleh Aulia Rahim, Kandidat PhD di Bidang Kebijakan Publik, Universitas Nottingham, UK

 

JUMAT sore itu Alun-Alun Kota Pangkalpinang masih menyimpan panas. Rumputnya kering di beberapa bagian, terinjak sejak siang. Tenda-tenda putih berjajar di sisi lapangan, dan dari panggung terdengar pengeras suara yang berulang kali diuji: satu, dua, tiga. Di latar panggung terbentang spanduk besar: Peluncuran Desa Devisa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Saya berjalan menyusuri tenda. Di deretan pertama ada kemplang dan getas dalam plastik bening, ditumpuk seperti bantal-bantal kecil. Di deretan berikutnya, sesuatu yang tidak saya duga: kotak tisu, cermin dinding, kap lampu, keranjang buah. Semuanya dianyam dari lidi nipah. Cokelat muda, rapi, dan sama sekali tidak terlihat seperti barang pinggir jalan.

Perempuan di balik meja menyebut nama kota tujuan pesanannya, dan saya diam sebentar. Saya mengangkat sebuah keranjang buah. Ringan sekali. Saya tekan sisinya dengan telapak tangan, agak ragu, khawatir merusak. Ia melenting kembali. Helai-helainya tipis, tetapi saling mengunci.

Di ujung lapangan sana, acara peluncurannya sendiri akhirnya dimulai. Acaranya berlangsung singkat. Tombol ditekan, rompi dipasangkan, tepuk tangan, selesai.

Malam harinya keranjang itu masih terbayang, ketika saya membuka kembali daftar desa yang diresmikan sore itu dan meletakkannya di sebelah tabel ekspor terbaru dari BPS. Daftar itu memuat 48 desa di Bangka Belitung dengan tiga komoditas: lada, olahan perikanan, dan kerajinan lidi nipah. 

Sejak 28 Agustus 2026 mereka resmi berstatus sebagai Desa Devisa, desa yang produk unggulannya didampingi agar sanggup menembus pasar ekspor. Programnya milik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan di Bangka Belitung digerakkan bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Bangka Belitung dan pemerintah daerah.

Dua kertas itu tidak berbicara satu sama lain. Yang satu berisi harapan, yang lain berisi angka. Dari sanalah tiga pertanyaan muncul. Mengapa provinsi dengan nilai ekspor yang cukup besar, secara struktural tampak begitu rapuh? Apakah 48 desa devisa ini bisa mengubah sesuatu? Dan apa yang harus dilakukan agar ini tidak berhenti dalam bentuk seremonial belaka?

Untuk menjawabnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persoalan Bangka Belitung bukan masalah kekurangan nilai ekspor tetapi karena kekurangan variasi produk yang diekspor. Silakan tengok data ini. Sepanjang Januari–Juni 2026, ekspor Babel mencapai 1,03 miliar dollar AS. Timah menyumbang 863,23 juta dollar AS, atau 83,63 persen. Sisanya, yang disebut nontimah, hanya 168,95 juta dollar AS, dan hampir separuhnya pun berupa lemak dan minyak nabati, yang di sini praktis berasal dari sawit.

Apa artinya angka-angka ini? Lebih dari sembilan dari sepuluh dollar yang masuk ke Babel datang dari dua barang saja. Kerapuhannya bahkan berlapis. Dari seluruh ekspor timah paruh pertama tahun ini, 45,34 persen dikirim ke satu negara, Tiongkok. Lima negara teratas menyerap 79,83 persen. Bukan hanya barangnya yang satu. Pembelinya pun sedikit.

Konsekuensinya: Babel tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Harga timah dibentuk di London, permintaannya diputuskan di Beijing. Dalam bahasa ekonomi, kita adalah price taker atau penerima harga. Kita gembira atau menderita, dan keduanya terjadi tanpa kita bisa berbuat apa-apa.

 

Kedua, timah pernah benar-benar berhenti, dan kita tahu persis rasanya. Tahun 2024 Bangka Belitung mengalaminya. Ketika tata niaga timah berhadapan dengan proses hukum, tambang berhenti beroperasi. Bukan karena permintaan dunia lenyap, tetapi karena kebijakan di negeri sendiri. Rantainya kemudian bergerak: smelter berhenti, penambang kehilangan pendapatan, warung sepi, cicilan motor tertunggak, kredit macet, bank-bank pun menutup keran kreditnya.

Sumber: