Dodot: Kalau Jadi Stretegis, Nasib WPR dan Hilirisasi Bagaimana? Wacananya 'Tak Nyambung'

BERBAGAI wacana yang dilemparkan Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin serta wacana dari lembaga pusat soal pertimahan, justru dinilai kontroversi.

Belum lama ini, RD --begitu sapaan akrab Pj Gubernur Babel ini--, menyatakan royalti timah 10% dan soal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hanya tinggal menunggu waktu.   

Meski wacana itu sendiri hingga saat ini belum ada bukti hitam di atas putih, muncul pula wacana dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) agar timah kembali dijadikan sebagai komoditas strategis --seperti halnya sebelum tahun 1998--.  

Di sisi lain, ada pula wacana eksport timah dihentikan --meski tidak total-- dengan dalih mengedepankan hilirisasi.  Dan langkah ini melibatkan BUMN PT Timah Tbk serta swasta.  

Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI), H Ismiryadi kepada Babel Pos kemarin (20/3) menyatakan, dari beberapa kebijakan dan wacana yang keluar itu terlihat ego sektoral antar lembaga yang menonjol. 

''Wacana WPR, lalu wacana hilirisasi timah yang melibatkan investor, itu bagus.  Tapi wacana timah menjadi komoditi strategis, yang berarti rakyat dan swasta tidak bisa masuk di dalamnya dalam arti hanya negara saja, lalu WPR dan hilirisasi tadi ndikemanakan?'' ujar Dodot dengan demikian panggilan akrab mantan Ketua DPRD Babel ini dengan nada heran.

Dari sini menurut Dodot, ia sepakat jika wacana-wacana yang dilontarkan lebih banyak hanya untuk 'market' saja.

Sumber: