Seleksi CPNS & PPPK 2023, CPNS untuk Jaksa, Hakim, Dosen, dan Tenaga Teknis

"Dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, (dikenakan denda) sebesar Rp 25 juta. Telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 50 juta. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen tingkat dasar dan diklat lainnya kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 100 juta," pungkasnya.

Untuk diketahui, ratusan CPNS yang telah dinyatakan lolos seleksi pada 2021 memutuskan untuk mengundurkan diri.

Usai mundur, mereka dihantui sanksi berupa denda hingga ratusan juta serta 'blacklist' dari proses rekrutmen sebagai aparatur negara untuk periode berikutnya.

Tendik Ancam Unjuk Rasa!

Sementara itu, merasa terus terpinggirkan, sebanyak 10 ribu honorer tenaga kependidikan (tendik) dari berbagai daerah akan bertemu di Jakarta.  Mereka akan melakukan aksi besar-besaran menuntut PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) direvisi.

Ketua umum forum Guru Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun plus (GTKHNK35 ) H. Nasrullah mengatakan PP Manajemen PPPK harus direvisi agar tendik bisa masuk dalam jabatan ASN PPPK.

Pemerintah hanya fokus pada jabatan guru, tenaga kesehatan.

"Tendik akan mengerahkan 10 ribu anggotanya ke Jakarta jika sampai bulan April Presiden Joko Widodo belum merevisi PP Manajemen PPPK dan memasukkan jabatan tendik sebagai jenis jabatan yang bisa diisi oleh PPPK," terang Nasrullah kepada JPNN.com, Selasa (14/3).

Guru honorer sudah tiga kali diluluskan menjadi ASN PPPK dalam tiga tahun terakhir ini. Honorer tendik tidak pernah digubris. Ironisnya regulasi juga tidak menyentuh honorer tendik 

"Mengapa pemerintah terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak melihat langsung ke lapangan tentang pentingnya tendik selama ini. Mereka sudah membantu kelancaran pendidikan, tetapi kesejahteraan malah terabaikan," tuturnya. 

Nasrullah mendesak pemerintah  mengangkat honorer tendik yang sudah mengabdi di atas 3 tahun menjadi ASN tahun 2023 tanpa tes. 

Jika dalam tenggat yang diberikan (April, red) belum ada perubahan regulasi, lanjut Nasrullah, maka honorer tendik akan demo besar-besaran di kantor KemenPAN-RB.

"Kami tidak main-main dengan tuntutan ini. Jangan tunda-tunda lagi, karena kalau ganti menteri, kebijakan juga berubah," ucapnya.

Pergantian menteri, tambahnya membuat nasib honorer tendik terkatung-katung.  Menteri baru sibuk belajar kebijakan yang lama, sedangkan honorer tendik terus terabaikan.

Sumber: