Partai Golkar Dukung Sistem Proporsional Terbuka, BPJ: Semangat Reformasi

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Patijaya menegaskan Partai Golkar bersama dengan tujuh partai lainnya mendukung sistem pemilu proposional terbuka.

Hal ini ditegaskan BPJ -sapaanya, menanggapi adanya uji materiil yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan sistem pemilu 2024 dari proposional terbuka menjadi tertutup.

“Sehingga kemudian Golkar mengatakan kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) partai politik tersebut untuk slow saja, situasi ini sampai sekarang masih terus berjalan,” kata BPJ saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Babel, Sabtu (11/2) yang dikutip di akun Instagram Bambang Patijaya.

BACA JUGA:Hadiri HUT SMAS Setia Budi, BPJ Apresiasi Bazar Kuliner Siswa

Ketua Partai Golkar Babel ini mengaku sedikit aneh dengan kondisi saat ini, tiba-tiba ada enam orang yang melakukan judical review terhadap sebuah sistem yang pernah di judicial review oleh MK sendiri pada tahun 2008 saat menuju Pemilu 2009.

“Jadi setelah selesai reformasi 1998, lalu digelarlah Pemilu 1999 dimana pemilu tahun itu dan tahun 2004 menggunakan proposional tertutup, lalu menjelang pemilu 2009, pada 2008 ada orang yang mengusulkan judical review meminta proporsional tertutup menjadi terbuka, dan keputusan MK saat itu mengabulkan usulan tersebut,” ujarnya.

“Saya masih ingat, saat itu tidak salah tinggal beberapa bulan lagi, bahkan daftar calon sementara itu sudah keluar, dan tiba-tiba berubah menjadi porporsional terbuka, semua happy dengan itu, kenapa? karena proporsional terbuka sebenarnya itulah semangat reformasi, bagaimana masyarakat betul-betul menitipkan suaranya kepada figur-figur yang mereka senangi,” tambahnya.

BACA JUGA:Terpilih Ketua PHRI Babel, BPJ: Pariwisata Menggeliat Jadi Sektor Unggulan

Menurutnya, dengan proporsional terbuka, banyak yang dapat dihindari, hal-hal yang mungkin dapat terjadi seperti praktek-praktek oligarki politik bisa terhindari, praktik jual beli nomor urut, sudah jelas dapat terhindari.

Hal ini kata BPJ, tidak bisa dibayangkan, awalnya sistem menganut proporsional tertutup lalu terbuka dan sekarang ingin ditarik lagi menjadi proporsional tertutup.

“Kita bisa bayangkan jika muncul ke belakang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga ini betul-betul mengancam kualitas dari demokrasi Indonesia, tadinya sudah baik dan kemudian tiba-tiba proporsional tertutup ini tidak bisa dibayangkan,” tegasnya.

BACA JUGA:Potensi PNBP, BPJ Minta Audit Kadar Mineral Lain di PT GNI

Jika benar ini akan terjadi, BPJ pun meragukan semangat demokrasi apa masih sama seperti sebelumnya.

 “Jadi tidak tahu apakah kemudian masih sesuai proses yang berjalan, apakah masih sama semangatnya, ini tidak tahu,” pungkasnya.(*)

Sumber: