Pemprov Belum Bahas Soal Pemotongan TPP, Bantah Babel Boros!

*Erzaldi: Kinerja ASN Kita Sangat Baik, Wajar Diberi Penghargaan... -- GUBERNUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Roesman, tampaknya masih berkeinginan keras untuk tidak memangkas TPP (Tambahan Pendapatan Pegawai) kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski jawaban yang diberikan tersirat dan diplomatis. --------------------- \"KITA belum putuskan (soal pemangkasan TPP.red). Hal yang perlu diingat, kinerja ASN kita itu sangat baik, wajar kita beri penghargaan,\" ungkap Erzaldi. Pencapaian kinerja baik ASN Pemprov Babel ini pun jelas terlihat dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, pihaknya mengaku akan membahas kembali berkenaan anggaran Pemprov, guna menanggapi penilaian borosnya anggaran Pemprov Babel untuk belanja pegawai dari Kementerian Keuangan. \"Yang jelas akan kami konsolidasikan lagi dengan DPRD, dari apa yang akan kami tindaklanjuti lagi,\" jelasnya ketika ditemui seusai paripurna, Kamis (27/5) kemarin. Namun Erzaldi tampaknya membantah sebutan boros belanja pegawai Pemprov yang mencapai 36 persen dari APBD jika dibandingakan dengan 34 provinsi lainnya seperti yang disematkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. \"Bukan boros, dimana borosnya. Kita selama ini sudah mengencangkan ikat pinggang betul. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau misalnya pengeluaran kita tetap sementara pendapatan kita berkurang,\" jelasnya. Pendapatan berkurang ini, diulaskan Erzaldi, dikarenakan turunnya penerimaan dana transfer ke Babel seperti Dana Alokasi Umum (DAU) serta turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan kondisi sulit diterpa badai pandemi Covid-19. \"Ya wajar saja, belanja modal kan berasal dari sini,\" ujarnya. Namun ke depan, pihaknya tetap akan wait and see. Jika pendapatan ini tetap masih akan berkurang, mau tidak mau belanja pegawai ini akan dipangkas. Sementara itu, hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Pihaknya juga berharap agar TPP ASN tidak potong lantaran penilaian Kemenkeu ini. Sebab TPP merupakan reward kepada ASN yang sudah jalankan tugas dengan baik. \"Buktinya kita dapat WTP,\" jelas Herman. Pihakanya menekankan jalan lain sebagai upaya agar tidak ada pemotongan terhadap TPP ASN Pemprov Babel. \"DPRD sendiri siap kena refocusing, dan kami rela anggaran DPRD dipotong untuk tutup TPP ASN,\" ungkapnya. Dia juga menjelaskan, bahwa anggaran ini direncanakan melalui RKPD mencakup pembangunan dan lainnya. Adanya penilaian Kemenkeu sendiri menurut Herman adalah kritikan baik yang membuat pihaknya berpacu sehingga kedepan baik di ABT dan APBD 2022 akan rencanakan sistem belanja publik dan pegawai akan semakin baik. \"Kami bersama banggar kedepan akan membuat rancangan APBD akan semakin lebih baik, dimana setiap tahun anggaran berikan porsi lebih besar ke belanja publik, hanya ada masukan berkenaan dengan covid yang membuat sistem anggaran sangat luar biasa,\" tuturnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi mengaku heran dengan penilaian Kemenkeu terkait porsi belanja pegawai yang besar di angka 36 persen dari total APBD. \"Mengapa saya heran, karena kami ketahui yang tidak baik itu apabila belanja pegawai 50 plus 1 persen minimal, karena tidak berimbang belanja modal dan pegawai,\" kata Amri. Menurut Amri, angka belanja pegawai dikisaran 35 persen itu sudah ditekan, dengan melihat kondisi pegawai yang ada, baik PNS dan honorer di Pemprov Babel. Belum lagi limpahan urusan pendidikan untuk tingkat menengah yang dulunya diurus kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. \"Oleh sebabnya kami menilai bahwa angka belanja pegawai masih wajar karena disesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai PNS dan non PNS di Pemprov Babel. Dan ada rekomendasi tertulis dari Kemenkeu atau Kemendagri berkaitan hal itu,\" pungkasnya.(jua)

Sumber: