Akankah Tergerus atau Dirindukan?

TANGGAL 12 Mei 2017, Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Erzaldi Rosman, SE, MM dan Drs H. Abdul Fatah, M.Si resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk periode 2017-2022. Oleh: Syahril Sahidir - CEO Babel Pos Grup -- DAN itu berarti, Mei 2022 tahun depan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Babel berakhir. Seyogyanya, jika tidak ada perubahan aturan, saat ini Babel masih diwarnai hiruk pikuk Pilkada Gubernur yang tentunya disertai pula dengan perang terhadap covid-19. Namun adem ayem karena semua dialihkan ke tahun 2024. Pembicaraan saat ini, justru siapa yang bakal menjadi Penjabat Gubernur Babel terhitung 2022-2024 itu? Satu hal yang pasti, siapapun penjabat itu nanti akan menyatakan bahwa dia tidak berpolitik. Dia akan netral. Namun, dalam situasi itu nantinya, siapa yang percaya dengan netralitas yang diungkapkan itu? Dua tahun menjadi penjabat Gubernur tanpa ada kepentingan politik, apa iya? Durasi jabatan penjabat kepala daerah yang cukup lama, ditambah menjelang Pilkada dan Pemilu 2024, tarik menarik kepentingan politik di dalam penentuan penjabat kepala daerah tentu tak bisa dihindari. Tak terkuak memang, tapi terasakan iya? Ditambah pula kewenangan penjabat kepala daerah yang tidak ada batasan tegas dengan yang definitif, menambah tarik menarik kepentingan semakin kental. Hanya saja memang, penjabat Kepala Daerah itu nantinya secara atribut bukan dari partai politik. Dia adalah dari pejabat pemerintah yang memang dinilai memenuhi syarat untuk itu. Sehingga segala kepentingan dan bau politik tentu tidak bisa terlalu kentara. *** DAPATKAH harapan agar penjabat kepala daerah yang sesuai harapan itu terwujud? Yah, berharap penjabat kepala daerah di Babel nantinya tanpa kepentingan apapun, adalah hal yang tak mungkin. Karena posisi penjabat itu sendiri menjelang tahun politik --2024--, dan posisi penjabat itu juga posisi jabatan politis. Tapi tentunya, saat pelantikan penjabat itu nantinya akan ada pesan dari sang pelantik, agar sang penjabat memperhatikan kepentingan rakyat, dan berada di atas semua golongan dan kepentingan. Dan, rakyat dengan bekal pesan itu tentunya dalam mengontrol sang penjabat agar berada di posisi yang netral, setidaknya tidak terlalu tendensius. Persoalannya sekarang, rakyat juga akhirnya ikut berpolitik karena maklum jelang tahun politik? Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo, menyatakan, bagaimanapun netralitas penjabat kepala daerah perlu dipertanyakan. Menurutnya, potensi keberpihakan penjabat kepala daerah pada Pilkada 2024 sangat rentan. \"Belum lagi potensi politisasi menjelang Pilpres dan Pilkada Serentak 2024. Netralitas adalah masalah yang terus menerus terjadi,\" terangnya. *** SATU hal yang pasti, 2022-2023, adalah tahun politik --setidaknya tahun permainan politik yang sesungguhnya--. Mereka yang diisukan akan ikut bertarung di 2024, tentu mulai membangun kekuatan di tahun-tahun itu. Hal yang menarik nantinya dalam 2 tahun itu --2022-2023. Posisi Erzaldi Roesman justru akan diuji dalam masa 2 tahun itu. Bisa jadi membuat posisi tawarnya menjadi tergerus, atau malah sebaliknya justru membangun kerinduan akan kepemimpinannya. Siapa yang bisa membuat tergerus dan membangun kerinduan itu? Tentu banyak pihak, banyak faktor, dan banyak hal. Siapa pihak, apa faktor, lalu apa pula hal itu? Kita tunggu? ***

Sumber: