DPRD Sesalkan Statemen OTT KPK yang Tak Terbukti Benar

*Minta Gubernur Menegur Sekda -- *Juga akan Dipanggil ke DPRD -- PANGKALPINANG - Rumor pejabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) banyak disesalkan banyak pihak, termasuk anggota fraksi di DPRD Babel. Pasalnya, rumor yang belum terbukti benar itu telah membuat situasi menjadi gaduh. Terlebih membawa nama lembaga pemerintahan di provinsi dan juga DPRD Babel. Gubernur Babel, Erzaldi Rosman pun diminta turun tangan menegur Sekretaris Daerahnya, Naziarto yang dinilai tak bijak memberikan keterangan hingga dikutib oleh media dan beredar luas ke masyarakat. Seperti yang disesalkan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ferdiyansyah. Dia mengaku, informasi yang terlanjur beredar dan mengarah ke hoaks ini telah membuat suasana menjadi tak nyaman, khususnya di lingkungan DPRD Babel. \"Karena mengarahnya ke kami (dewan), jelas sangat mengganggu,\" kata Ferdi, Selasa (21/12). Anggota yang duduk Komisi III DPRD Babel juga menyayangkan kabar belum jelas kebenarannya ini sempat dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Babel Naziarto. \"Ya kita lihat beritanya, kok pak Sekda bisa kasih statemen seperti itu. Ini yang kita sayangkan, harusnya pak Sekda jeli, teliti dulu kebenaran informasi, jangan langsung beri statemen,\" kata Ferdi. Oleh karenanya, melihat persoalan ini ia meminta Gubernur Babel Erzaldi Rosman dapat menegur birokrat tertingginya. \"Kita harap pak Gubernur menegur Pak Sekda, dikarenakan pemberitaan itu tadi, meskipun sudah ada klarifikasi dari dia (Sekda),\" tukasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Helyana. Meskipun sudah diklarifikasi oleh Sekda, namun berita yang terlanjur beredar tersebut cukup mengganggu lembaga DPRD Babel. \"Intinya kita cukup terganggu dengan berita tersebut, cukup khawatir tentang lembaga yang seperti dipermainkan. Ditambah statment sekda yang kurang bijak waktu itu namun alhamdulillah sudah diklarifikasi oleh beliau,\" ujarnya. Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adet Mastur dengan tegas mengaku tak terima dengan pernyataan yang disampaikan Sekda yang dinilainya telah melecehkan lembaga DPRD Babel. \"Statement Sekda sangat menyudutkan DPRD, karena komentar pak Sekda menyebutkan bahwa oknum DPRD Babel yang tertangkap OTT, lengkap menyebutkan (penangkapannya) di Pangkalpinang, dan ternyata hanya kabar hoaks,\" ungkap Adet. Untuk itu, lanjut Adet, ia mendorong pimpinan DPRD Babel dapat bersikap mengenai permasalahan ini. \"Seharusnya Pak Sekda tidak membuat pernyataan demikian sebelum ada kebenaran. \"Kita minta pimpinan bertindak, bila perlu bikin laporan ke Polda atas pencemaran atas nama lembaga DPRD ini,\" ucap Ketua Komisi II DPRD Babel ini. Sependapat dengan Adet, Ketua Fraksi Demokrat Nico Plamonia Utama menilai, hoaks ini tidak hanya membawa nama DPRD saja, melainkan nama besar lembaga anti rasuah di negeri ini. \"Saya merasa secara lembaga sudah tercoreng. Apalagi membawa nama KPK, dicatut seolah-olah dibuat main-main. Saya rasa ini preseden buruk jika kita bermain-main dengan ini,\" ujarnya. Pihaknya juga mendorong Gubernur Erzaldi dapat menegur Sekda dan kepada pimpinan DPRD membuat jadwal memanggil yang bersangkutan. \"Kita akan minta keterangan pak Sekda, apa benar apa yg disampaikan ke wartawan, atau justru wartawannya yang menulis secara salah. Tentu seorang wartawan punya voicenote (rekaman) wawancaranya. Benar enggak, ini akan kita lacak. Kalau memang hoaks, harus ditindak secara Undang-undang ITE,\" sebutnya. (jua)

Sumber: