PT Timah Tbk Minta Dukungan Komisi XII DPR RI untuk Perkuat Tata Kelola Pertimahan Nasional

Kami minta Dirjen Minerba untuk membuat formula HPM Timah," katanya.

Bambang berharap Kementerian ESDM dapat menyelesaikan HPM Komoditas timah ini pada akhir tahun ini dan bisa mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026 nanti.

BACA JUGA:Dari Bantuan Pengobatan hingga Edukasi Gizi, PT Timah Tbk Hadirkan Harapan Bagi Masyarakat

"Kita punya target pada 1 Januari 2026 HPM sudah baku.

Sehingga ini bentuk negara hadir mengatur tata kelola pertimahan.

Ini menjadi acuan bagi seluruh stakeholder.

Kita minta ini deadline, 1 Januari 2026 ini barang ini sudah selesai, dan tolong ini harga yang mewakili semua semua kepentingan baik dari PT Timah Tbk maupun asosiasi secara umum.

Ini menjadi rule of the game," katanya.

BACA JUGA:Berbagi Harapan, PT Timah Tbk Dukung Perawatan Arkana yang Berjuang untuk Hidup Sehat

Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi XII DPR RI juga menyampaikan masukan terkait perbaikan tata kelola pertimahan nasional.

Sehingga timah yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pengelolaan lingkungan.

Sumber: