PT Timah Tbk Minta Dukungan Komisi XII DPR RI untuk Perkuat Tata Kelola Pertimahan Nasional

BACA JUGA:DPRD Babel Tunggu Kementrian ESDM Soal Status Izin Operasi PT Timah di Beriga

Pertama, Penerbitan peraturan turunan yang memberikan kewenangan lebih kuat pada BUMN (PT Timah) dan aparat untuk menindak tambang Timah ilegal dan mengatur semua bijih Timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal dalam IUP PT Timah agar dapat dikembalikan ke PT Timah Tbk melalui Regulasi yang memudahkan legalisasi dan kompensasi yang adil dengan penambang rakyat.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting.

Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

BACA JUGA:PT Timah Tbk Bantu Pelaku UMKM Rusip Asri Jaga Kualitas Produksi Melalui Bantuan Kulkas

Kedua, Percepatan Penerbitan PP turunan Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga pertimahan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis dan dukungan terhadap hilirisasi pertimahan.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi.

BACA JUGA:Gaungkan Edukasi Anti Bullying untuk Jaga Generasi Muda, Ini yang Dilakukan PT Timah Tbk

Selain itu, Ilhamsyah juga meminta dukungan terkait kepastian regulasi yang jelas dan transparan dalam hal dasar pelaksanann reklamasi & pascatambang perihal bagaimana bentuk pertanggungjawaban perbaikan lingkungannya pada IUP PT Timah Tbk yang terdampak PETI baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan dan dukungan koordinasi antar Kementerian & Lembaga terkait penyederhanaan dan percepatan perizinan.

BACA JUGA:Berbagi Harapan, PT Timah Tbk Dukung Perawatan Arkana yang Berjuang untuk Hidup Sehat

"Dari sisi pengamanan sudah banyak pembenahan dan harga acuan mineral kalau sudah diterapkan dan didorongs serta dilaksanakan di lapangan saya rasa gejolak isu sosial keterlibatan masyarakat penmabang rakyat harusnya bisa kita selesaikan dan menemukan titik stabil.

Konsistensi produksi PT Timah Tbk ini bisa kita tunjukakan dalam konteks global demand dan supply sehingga implikasi harga ini harus kita jaga agar pendapatan dan penerimaan negara lebih maksimal," ucapnya.

BACA JUGA:PT Timah Tbk Gelar Pelatihan Tanggap Bencana Bersama Pemerintah Desa Air Putih

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan ada beberapa persoalan yang dibahas terkait upaya perbaikan tata kelola timah secara nasional agar bisa berkelanjutan.

"Salah satu yang jadi concern terkait formula dalam perhitungan HPM.

Sumber: