​DPRD Babel Dukung Kades se-Babel Buka-Bukaan Soal Data Desil

BACA JUGA:2 Pejabat BNI Terjerat Tipikor Dana Pasca Tambang PT Kobatin

​Jasila juga mengkritik praktik oknum petugas kementerian yang datang ke desa hanya untuk meminta tanda tangan tanpa melibatkan perangkat desa dalam pendataan.

Namun, ketika muncul permasalahan data di kemudian hari, pemerintah desa kerap menjadi pihak yang disalahkan.

​"Akibatnya, warga kurang mampu justru kehilangan haknya, sementara warga yang mampu malah menerima bantuan.

Oleh karena itu, kami dari pemerintah desa sepakat akan melakukan klarifikasi data sekaligus menyiapkan data riil untuk disampaikan dalam forum rakor di Kantor Gubernur Babel pada 12 Oktober 2026 mendatang," pungkasnya.

BACA JUGA:PT TIMAH Raih Penghargaan Kementerian ESDM atas Aksi Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

BACA JUGA:Menko Yusril Apresiasi Dirjen PAS Mundur, Tegaskan Tanggung Jawab Hukum Tetap Berlaku

BACA JUGA:Dari Pengaduan hingga Standar Layanan, Ombudsman Cermati Pelayanan Publik Kabupaten Bangka

Sumber: