DPRD Babel Sepakati Usulan Pergeseran Anggaran

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati usulan pergeseran anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk menyesuaikan beberapa program yang harus segera dijalankan, terutama setelah terbitnya petunjuk teknis (juknis).

"Usulan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD ini kita sepakati karena ada kegiatan yang memang harus segera dilaksanakan karena membutuhkan waktu cepat dan perlu penyesuaian sesuai juknis," Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar di Pangkalpinang, Rabu (15/4).

Ia mengatakan usulan tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk sektor pendidikan dan penyesuaian dilakukan pada rincian kegiatan tanpa mengubah total anggaran secara keseluruhan.

"Perubahan ini tidak mengubah total anggarannya, hanya menyesuaikan rincian kegiatan di dalamnya karena APBD ditetapkan November, sementara petunjuk teknisnya baru keluar Desember, maka perlu dilakukan penyesuaian," terang Eddy.

Dalam rapat tersebut juga dibahas dana bagi hasil (DBH) sawit yang masih tersisa (Silpa) tahun 2024 sebesar Rp1,2 miliar dan harus segera dirinci agar tidak menghambat proses pengajuan pada tahun berikutnya.

"Ada sekitar Rp1,2 miliar yang harus segera dibuat rincian kegiatannya karena ini akan menjadi dasar pelaporan untuk pengajuan DBH sawit selanjutnya," ujarnya.

BACA JUGA:DPRD Babel Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ 2025

BACA JUGA:Zona Tangkap Terganggu Aktivitas Tambang, Nelayan Tanjung Niur Ngadu ke DPRD Babel

Selain itu DPRD Babel ada juga penambahan anggaran untuk sewa pesawat bagi jemaah haji asal Bangka Belitung menuju embarkasi di Palembang, mengingat kenaikan anggaran ini dipicu oleh kondisi global terutama lonjakan harga minyak.

"Naiknya harga minyak di kondisi saat ini perlu ada penambahan anggaran dan ini penting karena pelayanan jemaah tidak boleh terganggu," ujarnya.

Eddy menambahkan, meski usulan pergeseran anggaran ini sudah disepakati seluruh fraksi dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Babel, namun tetap ada beberapa catatan untuk pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, yakni terkait DBH untuk kegiatan sosial agar rata, penerima diminta harus jelas dan tepat sasaran.

"Alhamdulillah semua fraksi sepakat dengan usulan ini, namun ada catatan agar penerima DBH sawit nanti tidak salah sasaran," tutup Eddy.

BACA JUGA:63 Pelajar Lulus Seleksi Administrasi Program Kelas Beasiswa PT Timah, Ini Jadwal Tes Selanjutnya

BACA JUGA:Gubernur Babel Tinjau Dinas Kesehatan Provinsi, Pastikan Disiplin dan Pelayanan Optimal

Sumber: