Bisa Mendaftar, Belum Tentu Mendapatkan Bansos: Menguji Keadilan Perlinsos Digital

Ketiga, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. pemerintah harus bisa mencegah oknum-oknum yang menggunakan data masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

Keempat, tersedianya jalur pengaduan di luar aplikasi.

Pemerintah perlu memastikan tersedianya jalur pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat bisa meminta penjelasan kembali ketika masyarakat mendaftar secara mandiri, tetapi mendapatkan kebingungan atau ketidakpahaman  ketika melakukan sanggahan atau melihat hasil sanggahan.

Kelima, Perlinsos Digital saat ini hanya menampilkan jumlah orang yang sudah didaftarkan, seharusnya perlu menampilkan nama masyarakat yang sudah didaftarkan oleh Agen Perlinsos di Portal Perlinsos tersebut. 

Keenam, Evaluasi Perlinsos Digital sebaiknya tidak hanya berfokus pada jumlah masyarakat yang mendaftar atau banyaknya pengajuan yang diproses. Pemerintah juga perlu memperhatikan apakah kelompok rentan telah terjangkau, berapa banyak persoalan data yang berhasil diperbaiki, serta apakah sanggahan ditangani secara tepat waktu dan jelas, serta berapa banyak masyarakat yang layak tapi tidak mendapatkan akses penerima bantuan sosial. Ukuran Keberhasilan bukan seberapa banyak proses administrasi dapat dilakukan di Portal Perlinsos, melainkan sejauhmana sistem tersebut mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

BACA JUGA:Lapas Sebagai Ruang Pembentukan Tenaga Kerja Profesional

BACA JUGA:Ketika Desil Menentukan Nasib Anak Negeri

Sumber: