PENETAPAN TARGET KINERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ORGANISASI: PENERAPAN GOAL SETTING THEORY DARI LOCKE

Masalah akan muncul, misalnya ketika Perangkat Daerah tersebut mendapatkan predikat CUKUP/BUTUH PERBAIKAN, atau mungkin KURANG. Dalam pola distribusi kinerja pegawai, akan ada kuota wajib bagi pegawai untuk mendapatkan nilai dibawah BAIK. Jika ada pegawai yang “terjebak” dalam distribusi predikat BUTUH PERBAIKAN akibat kinerja organisasi yang tidak baik, hak dia untuk mengajukan KP karena memang sudah waktunya atau karena Angka Kredit tercukupi, maka secara administratif peluang itu gugur pada saat itu dan harus menunggu untuk dua tahun berikutnya, dengan asumsi dia kelak mendapatkan predikat minimal BAIK, meskipun secara individu pegawai tersebut merasa telah bekerja secara maksimal.

BACA JUGA:Menjaga Bersama Pintu Digital: Belajar dari Perlawanan Terhadap Judi Online

BACA JUGA:Inklusi Pendidikan dan Karakter Anak Berkebutuhan Khusus

Integrasi yang baik, perencanaan target yang jelas, kinerja organisasi yang baik, serta kerja individu adalah suatu sistem yang mengusahakan birokrasi bergerak bersama. Pola ini penting karena capaian tidak hanya dilakukan perseorangan, tidak lagi bekerja asal selesai, namun sebuah gambaran besar suatu kontribusi nyata semua elemen dalam mengangkat performa organisasi secara keseluruhan.

Mengacu pada Goal Setting Theory yang menekankan pentingnya target yang spesifik namun realistis, jika terjadi kesenjangan capaian target atau perubahan penetapan target, maka perlu segera dilakukan reorientasi atau peninjauan dan penyesuaian kembali metodologi penetapan target yang realistis guna menjamin validitas indikator kinerja. Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan koordinasi dan umpan balik yang harus dilakukan secara berkala. Selain itu komunikasi target yang harus dicapai kepada seluruh pelaksana harus dilakukan  untuk memastikan transparansi target sehingga ada pemahaman yang jelas antara target organisasi dengan pelaksana teknis di lapangan.

Penetapan target tanpa dasar metodologi atau perhitungan yang benar, tanpanya dukungan operasional dan sumber daya, maka itu bagaikan sebuah proses yang sudah terlihat prospek kegagalannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen manajerial yang kuat untuk memperkuat proses penetapan pencapaian kinerja organisasi demi menjamin penilaian kinerja yang adil, akuntabel, dan tentunya berbasis realitas.

BACA JUGA:Etika Perantau Minang di Bangka Belitung: Ujian Adaptasi dan Kesadaran Diri

BACA JUGA:Submit Serentak Zona Integritas, Penanda Reformasi Birokrasi Bergerak

Sumber: