Pemkab Bangka dan Pansus DPRD Babel Bahas Plasma dan CSR Perkebunan Sawit
Rapat koordinasi (rakor) pembahasan terkait plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka pada Rabu (25/3/2026).--
BACA JUGA:Toyota Land Cruiser FJ Siap Mengaspal, Harga Mulai 658 Jutaan
Ia menambahkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mengembangkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjamin perlindungan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pansus Dody Kusdian menyatakan rakor merupakan tindak lanjut Surat DPRD Provinsi Nomor 100.3/171/DPRD dengan tujuan menggali informasi langsung terkait pelaksanaan kewajiban plasma dan CSR di Kabupaten Bangka.
BACA JUGA:Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A37 dan A57 yang Meluncur Pekan Depan
Pembentukan pansus dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat terkait persoalan plasma, khususnya dari Kabupaten Bangka, serta Kabupaten Bangka Barat dan Belitung dengan pola permasalahan yang hampir sama.
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus komprehensif agar apa yang diinginkan masyarakat dan petani dapat benar-benar terjawab," ujarnya.
BACA JUGA:Selama Libur Lebaran, Dishub Basel Sudah Sediakan Bus Perintis Antar Desa di Pulau Lepar
Pansus akan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan sawit.
Fokus utama saat ini adalah sinkronisasi data yang belum seragam antara perusahaan, Kabupaten, dan Provinsi, meliputi jumlah Izin Usaha Perkebunan (IUP), luas Hak Guna Usaha (HGU), luas tanam, realisasi kebun plasma, hingga pelaksanaan program CSR.
"Kami menekankan pentingnya kejelasan desa-desa terdampak serta pendataan penerima manfaat berbasis musyawarah desa.
Tanpa kesepakatan kolektif, penyelesaian persoalan plasma dan CSR akan terus berlarut," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
