APBD Pemkab Basel 2026 Rp. 800 Miliar, Prioritas Hak Dasar Masyarakat

Pembahasan ini tidak mudah, karena kita harus benar-benar menimbang kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja," terangnya. 

BACA JUGA:34 Pelamar Ikut Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Babel

"Alhamdulillah, ada beberapa anggaran pusat yang sudah dapat lampu hijau, totalnya ada yang sebesar lebih kurang Rp.14,9 miliar dan juga sekitar Rp.39 miliar dan Itu semua bersumber dari pusat," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Riza menegaskan penggunaan APBD 2026 akan diatur secara selektif dan proporsional.

Prioritas utama tetap diberikan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai PPPK dan tenaga paruh waktu.

Setelah itu, baru difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

BACA JUGA:Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

“Kita prioritaskan untuk gaji PPPK dan tenaga paruh waktu.

Setelah itu, hak-hak dasar rakyat. Sisanya baru kita bagi untuk sektor-sektor lainnya.

Prinsipnya jelas, masyarakat tetap menjadi skala prioritas utama,” jelasnya. 

“Kita sepakat memprioritaskan dulu kebutuhan dasar rakyat.

Setelah itu baru kegiatan-kegiatan lainnya.

Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, apa yang sudah direncanakan dalam APBD 2026 benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sumber: