Apalagi, masyarakat kecil belum tentu memiliki perangkat mitigasi dan kemampuan teknis seperti perusahaan pertambangan berskala besar.
Persoalan kedua menyangkut permodalan.
IPR memang membuka peluang bagi masyarakat untuk menambang secara legal. Namun, dari mana masyarakat memperoleh modal awal untuk membeli mesin, bahan bakar, perlengkapan kerja, hingga biaya operasional?
Jika pemerintah hanya memberikan selembar izin tanpa menghadirkan akses pembiayaan, penambang rakyat berpotensi tetap bergantung kepada pemodal dan tengkulak.
BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Terima Penghargaan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik
Persoalan ketiga adalah kepastian cadangan timah.
Blok-blok IPR yang diberikan kepada masyarakat perlu dipastikan memiliki potensi kandungan timah yang layak ditambang.
Pasalnya, sejumlah lokasi yang ditetapkan merupakan lahan bekas pertambangan perusahaan yang cadangan aluvialnya diduga telah menipis.
Tanpa data eksplorasi yang terukur dan tervalidasi, masyarakat berisiko mengeluarkan modal besar untuk bekerja di lokasi yang belum tentu memberikan hasil sesuai harapan.
BACA JUGA:Penerbangan Langsung Singapura - Belitung, Wisman Lama Tinggal di KEK Tanjung Kelayang Maningkat
Sementara persoalan keempat adalah perlindungan hukum.
Regulasi pertambangan memiliki ketentuan teknis dan administratif yang berlapis.
Perusahaan besar dengan struktur organisasi, divisi hukum, hingga pendampingan pengacara saja masih berhadapan dengan berbagai persoalan hukum.
Lantas, bagaimana nasib penambang kecil yang tidak memahami detail aturan pertambangan?
Ketika terjadi kesalahan batas koordinat, pelanggaran standar teknis, atau persoalan administrasi, siapa yang akan memberikan pendampingan hukum kepada mereka?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar IPR tidak justru menjadi pintu masuk persoalan hukum baru bagi masyarakat kecil.