Lebih lanjut, Riza menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari terdapat rencana aktivitas pertambangan yang memenuhi persyaratan legalitas, diperlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut untuk mencari formulasi penyelesaian sesuai regulasi.
Dalam proses tersebut, aspirasi dan kepentingan masyarakat nelayan juga harus menjadi pertimbangan, terutama berkaitan dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Kita sebagai pemerintah daerah harus taat pada regulasi.
Namun, aspirasi dan hak-hak masyarakat nelayan juga harus menjadi perhatian.
Jika nantinya ada pembahasan terkait aktivitas yang legal, kita akan berupaya mengomunikasikan dan mencari formulasi yang tepat melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lanjutkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual Hari Ketiga
Pemkab Basel berharap audiensi tersebut dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan kelompok nelayan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak agar menyikapi persoalan tersebut secara bijak, mengedepankan dialog, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan, Pemkab Basel menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga kepentingan masyarakat nelayan sekaligus kondusivitas wilayah Bangka Selatan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lanjutkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual Hari Ketiga
BACA JUGA:Dukungan Bank Sumsel Babel Antar Minuman Jeruk ‘ORENJI’ Sukses Kembangkan Bisnis
BACA JUGA:Derita Nelayan Beriga dan Rias: Terjepit Tambang Ilegal, Berharap Solusi Tata Kelola Resmi