Masyarakat yang mengajukan pengaduan juga diminta melengkapi informasi maupun dokumen yang diperlukan sesuai prosedur.
Langkah tersebut penting agar setiap laporan yang masuk tidak sekadar menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
“Kalau memang ada data yang perlu diperbaiki, tentu kita perlu mengetahui mekanisme dan prosedurnya.
Pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang kita miliki,” jelasnya.
BACA JUGA:Apel Pagi Kanwil Kemenkum Babel Tekankan Disiplin, Publikasi, dan Penyelesaian Target Kinerja
Hefi berharap penguatan posko pengaduan di desa dan kelurahan dapat menjadi solusi agar keluhan masyarakat tidak tercecer di berbagai saluran.
Dengan satu jalur yang lebih jelas, setiap persoalan dapat dicatat, diverifikasi dan dikoordinasikan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan tempat yang jelas untuk menyampaikan keluhannya.
Karena itu, manfaatkan posko yang ada di desa dan kelurahan maupun melalui RT setempat.
Dari sana pengaduan dapat ditampung, dicatat dan dikoordinasikan sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
"Intinya, Pemkab Basel ingin memastikan persoalan data desil tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial. Ada jalur yang disiapkan, ada pengaduan yang harus dicatat, dan ada koordinasi yang harus dilakukan.
Masyarakat diminta menyampaikan persoalannya melalui posko desa dan kelurahan atau RT setempat, sehingga setiap laporan memiliki pintu masuk yang jelas dan dapat diproses sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku, " Imbuhnya.
BACA JUGA:Polisi Digugat Soal Kronologis Waktu Dugaan Pencabulan Anak Kandung di Kampak
BACA JUGA:PT Timah Berkolaborasi dengan BPBD Bangka Barat Hadirkan Tangki Air Bersih bagi Warga
BACA JUGA:Ganjil Genap Pertalite Picu Antrean Panjang di SPBU Belitung, Pengendara Motor Membludak