BACA JUGA:Wujudkan Wilayah Bebas Rabies, Pemkab Bangka Gelar Vaksinasi Gratis Bagi Hewan Peliharaan
"Seluruh persoalan yang dibahas harus ditindaklanjuti secara konkret.
Aset daerah dan BUMD harus dioptimalkan untuk memperkuat PAD, sementara persoalan agraria, IUP dan alih fungsi lahan harus segera diselesaikan secara tegas dan terukur," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kepastian status dan peruntukan lahan, termasuk memastikan perlindungan terhadap lahan sawah yang dilindungi, tanpa menghambat investasi.
BACA JUGA:Operasi Pasar Murah Pemkab Beltim Tekan Harga Ayam, Dijual Rp39 Ribu per Kg
"Kita harus memastikan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan lahan sawah yang dilindungi.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait harus melakukan penertiban, memperjelas status serta peruntukan lahan, agar kepentingan investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa persoalan pertanahan dan tata ruang menjadi isu penting dalam mendukung program strategis nasional.
Menurutnya, diperlukan integrasi kebijakan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui penguatan GTRA.
BACA JUGA:4 HP Redmi Note 17 Series Masuk Indonesia 16 September 2026, Ada yang Punya Baterai 10.000 mAh
"Program-program strategis nasional hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila urusan tata ruang dan pertanahan berjalan dalam satu kesatuan, menjadi satu nafas, serta terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur se-Indonesia juga diberikan ruang untuk memaparkan berbagai persoalan dan kondisi daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama pemerintah pusat dan DPR RI.
BACA JUGA:Lapas Perempuan Pangkalpinang Laksanakan Sidak dan Tes Urine Bersama BNNK dan Polsek Taman Sari
BACA JUGA:Pemkab Bangka Lakukan Profiling 265 ASN, Fondasi Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit
BACA JUGA:Wagub Hellayana Bebas, Senang Karena Bisa Bertemu Sang Cucu