Kerapuhan itu sampai sekarang ternyata belum hilang. Pada triwulan II-2026, ekonomi Babel tumbuh 4,01 persen. Mungkin terdengar wajar, sampai kita tahu itu lagi-lagi terendah di Sumatera. Pendorong pertumbuhannya pun bukan dari sektor swasta, melainkan konsumsi pemerintah dan pembentukan modal atau PMTB yang didorong oleh pembayaran gaji ke-13, penambahan PPPK, program MBG dan Pembangunan SPPG dan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pertumbuhan yang terjadi justru sedang disangga belanja negara.
Ketiga, di sinilah jurang fiskal itu menunggu. Mudahnya begini. Penerimaan daerah yang bersandar pada satu komoditas ikut naik-turun mengikuti komoditas itu. Belanja daerah tidak. Gaji pegawai, honor guru, layanan kesehatan, semuanya berjalan lurus tanpa peduli harga timah naik apa turun. Maka ketika tambang berhenti, dua hal terjadi bersamaan.
Penerimaan jatuh menikung. Kebutuhan belanja perlindungan sosial justru meningkat, karena yang kehilangan pekerjaan bertambah. Jarak antara keduanya itulah yang disebut jurang fiskal (fiscal cliff). Yang berbahaya dari jurang ini bukan dalamnya, melainkan kecepatannya. Jurang ini tidak datang perlahan seperti pasang, tetapi datang seperti lantai yang hilang.
Keempat, Desa Devisa harus dibaca sebagai kebijakan fiskal, bukan program seremonial. Sampai Desember 2025, LPEI telah membentuk 2.328 Desa Devisa di seluruh Indonesia. Bangka Belitung tidak memiliki satu pun. Provinsi yang neracanya surplus setiap bulan sepanjang paruh pertama 2026 justru absen dari peta pemberdayaan ekspor nasional.
Data terbaru menunjukkan ke mana fokus kita sebaiknya diarahkan. Ekspor ikan dan udang Januari–Juni 2026 tumbuh 29,50 persen menjadi 20,79 juta dollar AS. Sebaliknya, kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah, tempat komoditas lada bernaung, justru terkontraksi 26,89 persen. Perikanan sedang bergerak; lada sedang tertinggal. Keduanya jelas butuh perlakuan berbeda.
Agar 48 desa itu berarti, ada tiga hal yang konkret yang bisa dilakukan. Sertifikasi lebih dulu, pameran belakangan. Lada putih Muntok punya nama, tetapi nama tidak bisa dikapalkan. Yang bisa dikapalkan adalah konsistensi mutu, indikasi geografis, dan sertifikat keamanan pangan untuk olahan ikan. Ini pekerjaan LPEI bersama dinas teknis, dengan tenggat, bukan dengan spanduk.
Cari pembeli, bukan penonton. Ukuran keberhasilan bukan jumlah desa yang dilatih, melainkan jumlah kontrak yang ditandatangani. Satu offtaker tetap lebih berharga daripada sepuluh pameran dagang.
Arahkan belanja pemerintah pada hal yang mengikat. Anggaran pusat dan daerah sebaiknya masuk ke rumah produksi, alat pengering, perizinan, dan logistik dan bukan difokuskan di anggaran kegiatan. Di sinilah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi jelas: memastikan rupiah yang keluar meninggalkan jejak yang masih bisa dilihat di tahun-tahun mendatang.
Tentu kita harus adil. Menyatukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, LPEI, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam satu meja bukan pekerjaan mudah, dan hal ini pun sudah berjalan lebih dari setahun sebelum tombol itu ditekan. Itu patut diapresiasi. Namun kita juga harus jujur soal skala.
Lada, kemplang, dan keranjang anyaman tidak akan menyamai timah dalam waktu dekat. Siapa pun yang menjanjikan itu sedang menjual harapan. Desa Devisa bukan pengganti timah. Ia asuransi terhadap hari ketika timah, sekali lagi, berhenti. Dan asuransi selalu terasa mahal sampai kita membutuhkannya.
Sayangnya, ini tidak mudah secara politik. Hasil program seperti ini baru terlihat setelah beberapa musim, jauh melewati periode anggaran dan mungkin melewati periode jabatan. Kebijakan yang baik memang kerap pahit dan miskin tepuk tangan. Saya berharap kali ini kesabarannya bertahan.
Malam turun di alun-alun. Tenda-tenda dibongkar, panggung sepi, lampu-lampu dimatikan satu per satu. Perempuan tadi menyusun keranjang-keranjangnya ke dalam dus. Satu per satu, rapi, tanpa terburu-buru. Selama ini kemakmuran Babel datang dari apa yang diambil dari dalam tanah. Malam ini, di meja-meja kecil itu, ada tawaran lain: kemakmuran dari apa yang kita tumbuhkan di atasnya.**
Penulis adalah kandidat PhD di bidang Kebijakan Publik, Universitas Nottingham, UK dan sekaligus Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Pada Kanwil DJPb Bangka Belitung. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.