“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat.
Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan komunikasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak utuh di tengah masyarakat.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi ketika terjadi persoalan, tetapi memperoleh edukasi dan penjelasan secara berkala mengenai regulasi, kebijakan pembelian maupun perkembangan aktivitas pertambangan.
BACA JUGA:Polres Bangka Barat Pantau Sungai Kampak Cegah Tambang Liar
Irwansyah juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pembelian bijih timah.
Ia menilai antrean dan terbatasnya kemampuan penyerapan dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pembelian sehingga penambang rakyat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses penjualan secara lebih tertata.
Ia juga mengusulkan agar kapasitas titik pembelian atau meja goyang dapat dioptimalkan sesuai aturan untuk membantu mengurai antrean dan mempercepat proses pembayaran.
BACA JUGA:Babak Baru Lapas Pangkalpinang, Febie Dwi Hartanto Resmi Jadi Kalapas
“Skema jangka pendek ini penting.
Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti.
Kalau memang memungkinkan dan sesuai aturan, kapasitas pembelian perlu dioptimalkan agar antrean dapat terurai dan masyarakat mendapat kepastian pembayaran,” katanya.
Irwansyah menilai penyelesaian persoalan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.
Pemerintah daerah, PT TIMAH, masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu berada dalam satu koordinasi agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
BACA JUGA:Ikhtiar Menggapai Swasembada Garam Nasional