BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pelatikan dan Seminar Pengurus DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia ( MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2026 - 2031 dengan tema " Desain Pemilu dan Pilkada Untuk Memperkuat Pemerintahan Yang Governability dan Otonomi Daerah di Indonesia" Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/07/2026), Prof. Saparudin secara resmi dilantik sebagai Ketua DPW MIPI Provinsi Bangka Belitung oleh Ketua Umum MIPI Periode 2026 - 2031 Anwar Hafidz.
BACA JUGA:Motif Ekonomi Seorang Pria di Tanjung Ketapang Bobol Rumah Warga, Segini Kerugiannya
Dalam sambutannya, Ketua DPW Babel Prof. Saparudin menyebut bahwa ini merupakan kepengurusan MIPI Babel yang pertama dan resmi dilantik langsung oleh MIPI pusat.
Sebagai ketua dan tim MIPI dari kabupaten/ kota yang ada di dalam kepengurusan se Babel, maka Wako Udin mengaku membutuhkan bimbingan dari ketum atau pengurus pusat MIPI.
BACA JUGA:Dari Modal hingga Pendampingan, Program PUMK PT TIMAH Antar 16 UMKM Naik Kelas
MIPI merupakan organisasi yang sangat penting bagi para pelaku atau orang-orang yang memang tertarik dan terlibat dalam ilmu pemerintahan baik itu dari kalangan akademisi/ ilmuan maupun praktisi/ pelaku pemerintahan.
Karena rakyat menaruh perhatian terhadap ilmu pemerintahan sebagai nahkoda atau pengurusnya adalah orang -orang pemerintahan ( lurah, camat, wali kota/ bupati sedangkan penumpangnya adalah rakyat.
MIPI sebagai garda terdepan harus punya unsur-unsur yang diperlukan atas keinginan masyarakat yakni pemerintahan yang baim ( good governance yang akutabel dan berintegritas.
BACA JUGA:Dari Modal hingga Pendampingan, Program PUMK PT TIMAH Antar 16 UMKM Naik Kelas
Prof Udin memastikan bahwa DPW MIPI Babel siap menjalankan amanah dan penjabaran dari MIPI pusat dengan cara membuat inovasi.
Karena MIPI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalitas dan MIPI Babel juga terus berkembang.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid dalam sambutannya menjelaskan, bahwa di dalam kepengurusan MIPI tidak ada sistem kontestasi sehingga tidak terapiliasi ke kepentingan partai politik
BACA JUGA:Dari Modal hingga Pendampingan, Program PUMK PT TIMAH Antar 16 UMKM Naik Kelas
Kapalnya MIPI adalah daerah, dan nahkodanya bupati camat/ wali kota yang juga dituntut harus paham ilmu pelayaran agar tidak karam dan kesasar.
Menjadi anggota MIPI adalah tuntutan profesional, menjadi anggota MIPI adalah untuk ilmu pemerintahan yang harus selalu hadir sebagai panggilan moral untuk melihat penyelenggaraan good governance yang baik, benar, bermanfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.