BACA JUGA:Sekolah Rakyat Serap 59.541 Tenaga Kerja
Efek berganda
Demikian pula dengan MBG yang tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan gizi. Program semacam ini memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Rantai pasok pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, penyedia jasa distribusi, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengolahan dan penyajian makanan.
Ketika pelaksanaannya berjalan baik, manfaat ekonomi tidak berhenti pada penerima program, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Keberadaan kedua program telah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik sering kali bersifat berlapis, tidak hanya menyentuh satu kelompok, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap aktivitas ekonomi lokal.
Meskipun demikian, dukungan terhadap sebuah program tidak boleh diartikan sebagai pembenaran atas segala kekurangan yang ada. Justru semakin besar manfaat sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan agar pengelolaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Pengawasan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Kritik yang disertai data, pengawasan yang objektif, serta pelaporan apabila ditemukan penyimpangan merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat diperlukan.
Dalam konteks ini, apabila terdapat oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi, maka tindakan hukum harus dilakukan, tanpa kompromi.
Pada saat yang sama, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Dengan demikian, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun program pembangunan, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Menolak penyimpangan adalah kewajiban. Mengawal kebijakan agar semakin baik juga merupakan tanggung jawab bersama. Namun, menutup mata terhadap manfaat yang telah dirasakan masyarakat hanya karena adanya kesalahan pelaksanaan berisiko menghilangkan peluang bagi mereka yang masih membutuhkan kehadiran negara.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun secara hitam atau putih. Tapi tumbuh melalui keseimbangan antara kritik dan solusi, antara pengawasan dan dukungan, serta antara keberanian memperbaiki kesalahan dan komitmen menjaga kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan cara itulah pembangunan dapat terus berjalan, sementara integritas tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah menuju kesejahteraan bersama.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Tahap Awal PLTS 100 GW Sebesar 17 GW
BACA JUGA:Koperasi, dari KUD jadi KDKMP