Namun, realisasi saat ini baru menyentuh kisaran Rp100 juta lebih.
BACA JUGA:Wali Kota Sambut Gubernur Dalam Safari Ramadan 1447 H di Rumah Residen
"Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan penerimaan riil.
Sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari kurangnya pemahaman wajib pajak, hingga sistem pendataan dan penagihan yang perlu diperkuat," terangnya.
Melalui kolaborasi dengan Kejari Basel, proses optimalisasi berjalan efektif, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Pendampingan dari kejaksaan juga diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.
BACA JUGA:Pemkab Bangka Siapkan Seleksi Terbuka Isi Jabatan Sekda dan Dirut RSUD
Ke depan, Pemkab Basel juga berencana memperluas optimalisasi pajak ke sektor potensial lainnya, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
""Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan angka PAD, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan daerah," pungkasnya.