Ia kembali menegaskan, pemerintah harus hadir memberi kepastian ketersediaan energi yang stabil, karena jika masyarakat kesulitan mendapatkan gas, maka roda perekonomian lokal juga akan ikut terganggu.
“Kita ingin ada jaminan ketersediaan gas yang stabil.
Jika masyarakat kesulitan, maka roda perekonomian juga akan terganggu.
Saya berkomitmen, masalah ini harus tuntas selama saya menjabat,” ucap Kamarudin penuh penekanan.
Satpol PP Turun Awasi Distribusi
Selain menyiapkan pembangunan SPBG, Pemkab Beltim juga mengambil langkah cepat untuk mengatasi gejolak di lapangan.
Bupati Kamarudin memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawasi distribusi gas 3 Kg di seluruh pangkalan yang ada di Beltim.
BACA JUGA:Pj. Wali Kota Sambut Baik Usulan Raperda Insiatif Pelestrian Bahasa dan Sastra Daerah
Menurutnya, pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang kerap merugikan masyarakat.
“Satpol PP akan berjaga langsung saat distribusi dilakukan, memastikan tabung gas sampai ke masyarakat yang berhak.
Kami ingin mencegah tabung jatuh ke tangan yang tidak semestinya, ditimbun, atau bahkan dimainkan harganya,” kata Kamarudin.
Bupati menekankan bahwa masalah gas elpiji tidak boleh dipandang sepele.
Kelangkaan LPG 3 Kg bukan hanya memengaruhi kebutuhan dapur rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan UMKM yang sehari-hari menggantungkan produksi pada bahan bakar gas.
“Masalah ini sudah terlalu lama menghantui warga kita. Selama saya menjabat, saya akan berusaha keras menyelesaikan persoalan gas ini agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” tuturnya.
Harapan Baru Bagi Warga Beltim