BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti rapat koordinasi nasional dalam rangka membahas inflasi daerah, evaluasi program tiga juta rumah, serta pengentasan kemiskinan melalui Zoom Meeting di ruang rapat Sekda, Senin pagi (8/9).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan langkah pengendalian inflasi dan antisipasi dinamika sosial berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
BACA JUGA:PT Timah Terus Hadirkan Akses Pendidikan, Dari Beasiswa Pemali Boarding School hingga Bangku Kuliah
Usai rakor, Juhaini menguraikan kondisi inflasi di daerah.
"Inflasi nasional year-on-year 2,3 persen, month-to-month minus 0,08 persen. Untuk Babel year-on-year 1,34 persen dan month-to-month minus 0,46 persen. Sedangkan Pangkalpinang year-on-year 1,34 persen dan month-to-month minus 0,49 persen,” kata Juhaini.
Ia menambahkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan komoditas utama bawang merah, beras, serta emas dan perhiasan.
BACA JUGA:DPRD Babel Akan Terus Kawal Pengelolaan HTI
Juhaini menegaskan, terdapat enam arahan Mendagri untuk menjaga stabilitas sosial juga sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot Pangkalpinang.
“Alhamdulillah, enam arahan telah kami jalankan. Pertama, rakor Forkopimda.
Kedua, pertemuan dengan tokoh masyarakat. Ketiga, apel kebangsaan dan doa bersama.
Keempat, gerakan pangan murah (GPM) yang kemarin serentak dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian, dan Selasa ini akan digelar GPM di seluruh kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyalurkan bantuan sosial dan mengaktifkan kembali siskamling.
Kami sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh camat, RT, dan RW melalui Kasatpol PP untuk mengaktifkan siskamling.
BACA JUGA:Wajah Baru Wisata Baskara Bakti, Wabup Bateng Buka Festival Menuang
Terkait program tiga juta rumah, Juhaini menyatakan Pemkot Pangkalpinang telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 52 Tahun 2024.
“Ada beberapa hal yang harus kami konsultasikan dengan Kementerian Perumahan, tetapi pada prinsipnya program sudah berjalan dan pemerintah terus mendukung kebijakan nasional,” katanya.