Oleh karena itu, Ombudsman juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah negeri dan komite sekolah agar segera memiliki rekening bersama guna mempermudah jika ada orangtua siswa yang ingin membantu dan berpartisipasi dalam memajukan sekolah melalui sumbangan yang tidak mengikat. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta kepercayaan publik karena proses penggalangan dana oleh Komite Sekolah telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi potensi pungutan liar di dunia pendidikan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pelayanan pendidikan yang lebih progresif di Kota Pangkalpinang, demi menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas dari beban tambahan yang tidak semestinya dibebankan kepada orang tua/wali murid.
BACA JUGA:Masih Ada Pungutan 300 sampai 400 Ribu di Sekolah, Ombudsman Babel Minta Kepala Daerah Serius
BACA JUGA:Penerimaan Siswa Baru Dimulai, Ini Peringatan Ombudsman Babel Untuk Pihak Sekolah
BACA JUGA:Triwulan I 2025, Layanan Sampah Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Babel