Kebijakan ini berpotensi menambah luka lama rakyat yang sudah merasa ditinggalkan. Jika elite birokrasi menikmati hasil tambang, sementara masyarakat merasakan kerusakan, maka rasa percaya terhadap pemerintah akan runtuh.
Ini bukan soal besaran angka. Ini soal keadilan dan kepercayaan.
Kami Menolak Lupa!
Sebagai tokoh muda dalam barisan Presidium Perjuangan Pemekaran Provinsi, saya menyatakan bahwa: Royalti Timah adalah hak kolektif rakyat Babel. TPP ASN tidak boleh menjadi prioritas dalam konteks royalti SDA.
Pemerintah harus segera mengkaji ulang dan mendesain ulang mekanisme distribusi royalti yang adil dan tepat sasaran.
Jika suara rakyat tak lagi menjadi pusat dari kebijakan daerah, maka Provinsi ini telah kehilangan maknanya. Dan jika sejarah dilupakan, maka pengkhianatan akan menjadi hal biasa.
BACA JUGA:Desentralisasi Pendidikan Sebagai Strategi Transformasi Sistemik Pendidikan Nasional
BACA JUGA:TPP TUNJANGAN PENYELAMAT PEREKONOMIAN ASN