Gratis Ongkir Mau Dihapus? Begini Penjelasan Pemerintah

Senin 19-05-2025,12:00 WIB
Reporter : Yudi
Editor : Jal

"Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi," katanya.

Edwin menambahkan, penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan layanan pos komersial didahului dengan dialog bersama pelaku usaha dan asosiasi industri kurir serta pemangku kepentingan terkait lain.

Sebelumnya, Direktur Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital Gunawan Hutagalung menjelaskan, pemerintah mengatur promo ongkos kirim gratis pada platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang hanya berlaku selama tiga hari dalam satu bulan.

"Kita ingin persaingannya (di industri) sehat. Di situ kita akan melihat dan me-monitoring supaya persaingannya fair dan sehat," katanya, Jumat (16/5).

BACA JUGA:Dugaan Pemukulan di DPRD Babel, Ini Kata Agam dan Tanwin

BACA JUGA:Mayat Misterius di Teluk Bayur Ternyata Warga Sungailiat, Korban Pembunuhan, Pelaku Ditangkap di Karimata

Gunawan menjelaskan, pembatasan promo gratis ongkos kirim diterapkan khusus untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP), atau jika potongan harga menyebabkan tarif layanan pos komersial menjadi lebih rendah dari biaya pokok layanan.

Pasal 41 peraturan menteri tersebut mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Metode perhitungannya didasarkan pada biaya, yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah margin.

Biaya produksi atau operasional meliputi berbagai komponen seperti biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya yang muncul dari kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, maupun kerja sama dengan pelaku usaha atau individu.

Sementara itu, merujuk pasal 45, dijelaskan bahwa penyelenggara layanan pos komersial dapat memberikan potongan harga tarif layanannya sepanjang tahun, asalkan tarif setelah diskon tidak lebih rendah dari biaya pokok layanan. Jika potongan harga membuat tarif menjadi di bawah biaya pokok layanan, maka hal itu hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

Akan tetapi, pihak penyedia layanan dapat mengajukan perpanjangan periode promo untuk kemudian dievaluasi oleh pihak Kemkomdigi dengan mempertimbangkan harga rata-rata di industri.

"Standarnya tiga hari, tapi kalau umpamanya mereka mau perpanjang, mereka minta evaluasi ke kita. Nanti kita lihat apakah harga itu masih layak atau tidak untuk diperpanjang," ujar Gunawan.

BACA JUGA:Lagi Soal Mutasi Pejabat Babel, Gubernur Hidayat Kini Bilang Tak Bisa Gunakan Tangan Besi

BACA JUGA:Kronologi Ledakan Amunisi Saat Pemusnahan di Garut

Kategori :