Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.
Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan capaian kinerja Program Badan Strategi Kebijakan di wilayah Triwulan I 2025
Bahwa Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Babel telah menjalankan beberapa program diantaranya penentuan topik Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan yang mengangkat tema Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Perseroan Perorangan,
Selain itu telah dilakukan inventarisasi permasalahan untuk Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM), Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK- SPKP) serta Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah di Bangka Belitung .
Hadir mengikuti dan menyaksikan kegiatan konfrensi pers tersebut melalui Live Youtube Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.