Raya Idul Fitri 2025, diperlukan koordinasi yang semakin solid antara TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota dan seluruh mitra strategis guna memastikan ketersediaan pasokan pada rentang harga yang stabil dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok.
BACA JUGA:Terkait Keluhan Masyarakat Fajar Indah Atas Infrastruktur di Persawahan, Risvandika Respon Begini
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia akan terus mendukung program strategis pengendalian inflasi daerah, termasuk penguatan ketahanan pangan, digitalisasi sistem
pembayaran dan optimalisasi kebijakan moneter untuk mencapai inflasi daerah sesuai dengan target nasional yakni 2,5±1%.
BACA JUGA:Esti Ratna Dewi Raih Toyota Rush Pesirah Bank Sumsel Babel Sungailiat & Belinyu
”Sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian harga maupun penguatan sumber-sumber ekonomi di daerah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Rommy.
BACA JUGA:Gadai Laptop Kantor Demi Judol, Honorer DPK Pangkalpinang Diringkus Polisi
TPID Kabupaten/Kota juga menyampaikan kondisi pasokan bahan pokok di masing-masing daerah pada periode menjelang Ramadhan berada dalam kondisi yang cukup dengan harga yang relatif stabil.
Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya pengendalian inflasi yang
telah dilakukan oleh TPID Kabupaten/Kota antara lain melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional dan distributor, menyelenggarakan kegiatan operasi pasar murah, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan BBM dan gas LPG 3 kg.
BACA JUGA:Curi Besi di PT BAA, Pria Asal Kenanga Diamankan Tim Kelambit
Seluruh TPID se-Bangka Belitung akan terus memperkuat empat pilar strategis pengendalian inflasi, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan,
memperlancar distribusi, serta meningkatkan komunikasi efektif.
BACA JUGA:Terkait Keluhan Masyarakat Fajar Indah Atas Infrastruktur di Persawahan, Risvandika Respon Begini
Komitmen dalam pengendalian inflasi ini juga dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama, yang
menjadi dasar koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan daerah.