Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mereka atas keadaan perekonomian Babel yang terpuruk. Mereka juga membagikan selebaran berisikan 'BAMBANG HERO SAHARJO BERTEORI, EKONOMI MASYARAKAT BABEL TERDZOLIMI'.
Dalam proses perhitungan terkait kerugian lingkungan ini Prof Bambang Hero tidak memenuhi kualifikasi ahli sebagaimana dimaksud dengan Permen L11 No 7 Tahun 2014 yang dia pakai sendiri untuk menghitung kerugian lingkungan di Babel.
Dia tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Permen tersebut yang mensyaratkan perhitungan hanya dilakukan oleh kementerian/ dinas lingkungan hidup, yang dilakukan oleh eselon 1 dan 2 dengan menunjuk ahli, sedangkan fakta yang ada Prof Bambang memenuhi ketentuan tersebut.
BACA JUGA:Gelar Apel K3, PT Timah Ajak Karyawan Prioritaskan Keselamatan
Kemudian, rumus perhitungan sebagaimana dimaksud permen tersebut oleh Prof Sudarsono (Ahli Lingkungan IPB Juga), sering terjadi double count secara praktik dan sering disalahgunakan dan dapat yang dipengaruhi factor eksternal dan internal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 6 Permen tersebut.
BACA JUGA:Tingkatkan Prestasi Atlet Tenis, PT Timah Siapkan Lapangan Tenis untuk Masyarakat Berlatih
Prof Bambang pun melakukan proses penghitungan nya hanya dengan dua kali datang mengambil sample ke Babel, tidak melihatkan masyarakat setempat, mengambil citra satelit dari google earth gratisan, serta bilang malas menjawab dimuka persidangan dan beberapa fakta janggal lainya.
Semenjak pra-proses hukum berjalan, setelah Prof Bambang Hero mengungkap data sumir nya dimuka publik, berdampak perusahaan mitra smelter di segel, rekening perusahaan di blokir, dan perusahaan yang diduga terhubung juga ditutup.
BACA JUGA:Tidak Ada PHK Honorer di Pemkab Basel, Sekda : Kita Perjuangkan
Sehingga angka PHK oleh BPS dan Ekonom Babel ada 1500-1700 tenaga kerja mengalami PHK dan sebagian besar tanpa pesangon, kesulitan masyarakat menjual sawit nya, dagangan pasar tidak laku, dunia pendidikan mempengaruhi kesanggupan mahasiswa membayar UKT, dan didunia kesehatan berdampak pada iuran BPJS, bahkan paling terbaru adalah adanya 550 angka PHK sebagaimana yang dijelaskan oleh Disnaker Kota Pangkalpinang, ini semua bermula dari teori dan data sumir nya sang Prof.
BACA JUGA:Tidak Ada PHK Honorer di Pemkab Basel, Sekda : Kita Perjuangkan
Apabila dia tunduk dengan Permen yang di pakai untuk hitung kerugian lingkungan tersebut, dan menolak karena penunjukan nya tidak sesuai prosedur.
maka teori dan data sumir nya tidak akan menyebabkan ekonomi masyarakat Babel terdzolimi seperti sekarang, oleh karena nya Prof Bambang harus bertanggungjawab.
Lebih jauh, ada yang menarik pada aksi demo mahasiswa ditugu nol kilometer Pangkalpinang hari ini.