BABELPOS.ID, JAKARTA - Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jaka Sucipta menyampaikan bahwa penggunaan dana desa tahun 2025 diprioritaskan untuk penanganan perubahan iklim.
"Penggunaan dana desa untuk mengatasi perubahan iklim diprioritaskan," kata Jaka saat menjadi narasumber Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9) malam, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (27/9).
Ia menjelaskan dana desa dapat diprioritaskan untuk penanganan perubahan iklim, karena Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara paling rawan bencana dari 193 negara di dunia. Lalu, kata dia, dampak dari bencana tersebut menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp50 triliun per tahun.
Menurut Jaka, tingginya risiko bencana di Indonesia itu memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
"Indonesia sangat berisiko bencana urutan nomor 2 dari 193 negara. Kerugian mencapai Rp20 triliun sampai Rp50 triliun setiap tahun dampak atas bencana ini. Jadi, kita berikan pendanaan sampai ke level desa supaya melakukan kegiatan sendiri, termasuk terkait perubahan iklim," ucapnya.
BACA JUGA:Melindungi Data Pribadi dari Serangan Siber
BACA JUGA:Desain Baru Paspor Manifestasi Penguatan Dokumen Perjalanan RI
Sejalan dengan persoalan itu, Jaka menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam pembangunan desa melalui dana desa telah melakukan pemetaan kerawanan bencana di seluruh desa di Indonesia. Hasil dari pemetaan itu selanjutnya akan menjadi dasar alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim.
"Kita punya lebih dari 75 ribu desa, jadi kita harus petakan. Kita akan klasterisasi mana paling rawan, sedang, dan desa yang tidak terdampak sama sekali. Lalu, kami intervensi dengan dana desa. Kami sudah melakukan pemetaan, ke depan diintervensi ke desa-desa apakah merah, kuning, hijau dan kira-kira seperti apa," kata Jaka menjelaskan.
Ia menyampaikan penggunaan dana desa memang selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa setiap tahunnya.
"Dengan dukungan dari pendamping desa dan partisipasi masyarakat setempat, pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan bantuan ini guna mencapai desa mandiri," ujarnya.
BACA JUGA:AHY Minta Jajaran Penuhi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat
BACA JUGA:Gerak Cepat Berantas Judi Online