Pemerintah kota menargetkan untuk mencapai 80 persen hingga Desember 2024, dengan harapan seluruh warga yang tidak mampu dapat tercover oleh program BPJS.
“Data ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS,” tegas Budi.
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Belajar PUG & DRPPA ke Bangka
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, mengungkapkan kesiapannya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan UHC yang berkualitas di Pangkalpinang.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan UHC yang berkualitas.
Penting bagi kita untuk memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar tidak mampu yang mendapatkan bantuan iuran JKN,” kata Aswalmi.
BACA JUGA:Oknum Perwira Polres Bangka Barat Ini Minta Fee Sewa Lahan di Pantai Tembelok
Ia menambahkan, meskipun 99 persen penduduk Pangkalpinang telah terdaftar sebagai peserta JKN, tingkat keaktifan peserta menurun menjadi 72 persen akibat pengurangan peserta dari Kemensos dan Pemprov.
Oleh karena itu, BPJS bersama pemerintah daerah akan terus berupaya mensosialisasikan pentingnya kesadaran masyarakat yang mampu untuk membayar iuran secara mandiri.
“Kami berharap masyarakat yang mampu dapat membayar iuran secara mandiri, sementara bagi yang benar-benar tidak mampu akan didata dan dibantu oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan daerah,” tutup Aswalmi.