BABELPOS.ID, TOBOALI - Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepala Desa (Kades) Bedengung Amrullah Paidi yang diduga menggunakan APBdes untuk kepentingan pribadi dibahas perwakilan warga dengan Bupati Basel Riza Herdavid, Senin (9/9).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut atas demo warga desa Bedengung pada Jum'at (06/09) lalu yang menginginkan agar Kades tersebut dipecat.
Bupati Riza Herdavid mengatakan audiensi dengan perwakilan masyarakat desa Bedengung ini guna membahas dugaan korupsi anggaran APBdes untuk kepentingan pribadi.
"Mereka membahas terkait dugaan Tipikor kades Bedengung," ucapnya.
BACA JUGA:Aksi Demo Warga Bedengung Menuntut Kades Dipecat, Amrullah Siap Lengser, Tapi...
BACA JUGA:Tuntutan Warga Bedengung Pecat Kades, Kepala Inspektorat Beberkan Fakta Ini
Dalam audiensi masyarakat sudah menyampaikan berbagai keluhan serta bukti berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta melaporkan 25 hal yang terjadi di desa ataupun di LHP.
"Mereka ini meminta agar kades ini segera diberhentikan, karena memang mereka beralasan sudah tidak tahan lagi dengan kepemimpinan Kades tersebut," tuturnya.
Dijelaskan Bupati, bisa saja ia langsung memberhentikan kades tersebut, tetapi ada regulasinya, sehingga tidak serta merta tiba-tiba langsung memberhentikan karena laporan sebelah pihak.
Pihak dinas terkait mulai Inspektorat dan Dinas Pemdes juga telah menyampaikan apa yang menjadi temuan pemeriksaan tersebut, namun pihaknya tetap harus melalui regulasi dan aturan yang ada.
"Kita harus mengikuti aturan maupun regulasi, bukan asal -asalan pecat, dan hanya mendengar sebelah pihak saja," tuturnya.
"Saya paham dengan situasi maupun psikologis mereka, tetapi aturan dan regulasi tetap dijalankan," tambahnya.
BACA JUGA:Ratusan Warga Bedengung Geruduk Kantor Bupati, Mereka Tuntut Ini ke Pemkab Basel
BACA JUGA:Bingungnya Kaur Desa Bedengung, Tak Pernah Diwawancara, Muncul di Berita, Ini Sikapnya
Diakui Riza, bahwa ia selama ini selalu mengakomodir serta memperhatikan tuntutan mereka sejak Juli lalu, namun semua itu tetap ada prosesnya, mungkin karena masyarakat sebagian ada yang kurang mengerti sehingga mereka merasa kalau tuntutannya mereka tidak digubris.