Kehadiran jajaran KPU itu bagi warga adat merupakan suatu kebanggaan, karena Kampung Naga bukanlah desa, hanya sebuah kampung kecil yang jumlah penduduknya hanya 282 jiwa, namun mendapatkan perhatian dari penyelenggara pilkada untuk memberikan arahan dan bimbingan tentang agenda pesta demokrasi saat ini.
BACA JUGA:Imunisasi Polio di 33 Provinsi
BACA JUGA:Perjuangan Sururi Merawat Ekosistem Pesisir Semarang
Menurut sesepuh Kampung Naga, Ade Suherlin, meski warga adat tinggal di satu kampung kecil, namun memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, memiliki hak dan kewajiban sama, salah satunya memberikan hak suara untuk memilih pemimpin. "Kami sekalipun warga adat, kami pun sama sebagai warga negara, di mana hak dan kewajibannnya sama," kata Ade.
Netralitas Kampung Naga
Masyarakat adat Kampung Naga selama ini selalu mendukung dan siap berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, salah satunya pemilihan pemimpin atau kepala daerah.
Warga adat Kampung Naga sejauh ini memegang prinsip tentang menerima apapun yang diperintahkan pemerintah, selama hal itu tidak mengubah adat dan budaya yang diwariskan oleh leluhurnya.
Setiap kegiatan pesta demokrasi baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur selalu antusias datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah disediakan di luar kampung adat, bersamaan dengan warga luar kampung pada umumnya.
Selama kegiatan pesta demokrasi di Indonesia, warga adat Kampung Naga selalu berbondong-bondong berjalan kaki menaiki anak tangga menuju TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Angka partisipasi di TPS tersebut selalu di atas 90 persen.
TPS itu tidak pernah dibangun di kawasan adat Kampung Naga, begitu juga tidak ada atribut partai politik maupun kandidat dalam setiap pesta demokrasi. Di area itu dipastikan bersih, tidak memihak kepada siapapun yang maju dalam pesta demokrasi tersebut.
BACA JUGA:Mendes PDTT: Aspek Kultural Jadi Jati Diri Pendamping Desa
BACA JUGA:Kesiapan TNI Mendukung Pemerintah Dalam Membela Palestina
Begitu juga dalam Pilkada 2024, setelah ada kandidat, tidak akan ada kampanye dengan memasang spanduk maupun atribut lainnya di Kampung Naga. Kalau pun ada salah satu kandidat yang ingin memasang atribut, maka harus dipasang semuanya.
Warga adat Kampung Naga tidak mau ada atribut kampanye, termasuk atribut gambar peserta yang maju dalam pilkada nanti. Alasan mereka tidak lain hanya untuk menjaga netralitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kerukunan.
"Jadi, Kampung Naga ini, seandainya ada beberapa kandidat, itu tidak boleh memasang salah satu kandidat, kecuali (apabila) tiga-tiganya bareng, jadi yang diharapkan itu adalah kerukunan, rasa kebersamaan, nilai-nilai kerukunan yang kami jaga," kata Ade.
BACA JUGA:Dukungan Diplomasi Indonesia Untuk Palestina