BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Maksimalkan Transaksi Digital untuk Nasabah
Ia mempertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi penyebab data jumlah honorer di Kabupaten Bangka tersebut tidak berani dibuka ke publik.
Padahal ada hak publik untuk mengetahui jumlah honorer yang digaji dari APBD tersebut.
"Ini pun saya tidak mau terlalu jauh lah apa yang menyebabkan sampai terjadi riuh, resah dengan banyaknya honorer seperti ini. Saya tak mau lah kilas balik ke belakang apa yang menyebabkan bisa seperti ini, siapa gitu loh. Nanti nuansanya politis lagi," kata Usnen.
BACA JUGA:Ikamba Batam Gelar Donor Darah, Segini Total Darah yang Terkumpul
Sebagai pribadi, ia juga mengaku siap menghadapi bila aksi interupsi dan walk outnya mendapat tindakan dari fraksi PDIP maupun lembaga DPRD.
Kesiapan untuk dikoreksi dan diberi arahan sebagai anggota DPRD maupun anggota partai pun baginya tidak masalah.
"Saya kan di partai anggota biasa begitu juga di DPRD anggota biasa. Artinya perlu kita arahan atau masukan yang positif yang harus kita lakukan di lembaga ini," katanya.
BACA JUGA:Ikamba Batam Gelar Donor Darah, Segini Total Darah yang Terkumpul
Ia juga mengingatkan sebelum paripurna telah menyampaikan ke pimpinan DPRD bahwa sebaiknya jangan dahulu dilakukan paripurna KUA dan PPAS bila data honorer tak didapat DPRD.
Namun hingga selesai paripurna pun belum ada data valid untuk jumlah total honorer di Kabupaten Bangka.