BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Pj Wali Kota Pangkalpinang mengikuti rapat paripurna kedua puluh satu masa persidangan III tahun 2024 DPRD Pangkalpinang dengan agenda keputusan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pangkalpinang, Senin (15/7/2024).
Pj Wali Kota, Lusje Anneke Tabalujan menyampaikan, beberapa waktu lalu ia telah menyampaikan pidato penyampaian Raperda tersebut dan bersamaan juga disertakan juga laporan keuangan audited Pemkot Pangkalpinang berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
BACA JUGA:Ketua Kwarcab Basel Ajak Semua Elemen Meriahkan PW dan Jamcab III
“Idealnya LKPD sudah harus selesai selambat-lambatnya pada Februari tahun berikutnya, sehingga pemeriksaan atas laporan keuangan dapat dilakukan pada bulan berikutnya,” kata Lusje.
Kota Pangkalpinang untuk LKPD tahun anggaran 2023 juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ini merupakan WTP ketujug untuk Kota Pangkalpinang.
BACA JUGA:Formasi Terbaik Euro 2024, Spanyol Sumbang 6 Pemain Ini
DPRD Pangkalpinang telah menyetujui Raperda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Raperda itu berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, dengan ringkasan laporan keuangan sebagai berikut:
Pendapatan: Rp1,044 triliun
Belanja Daerah: Rp1,104 triliun
Defisit: Rp60,158 miliar
Pembiayaan Neto: Rp162,351 miliar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA): Rp102,193 miliar. (Tob)