BABELPOS.ID.- Peran nyata Inspketorat Kabupaten Bangka dalam kasus terkuaknya dugaan Tipikor keuangan Desa Balunijuk, Merawang, Bangka, layak dipertanyakan. Soalnya, penyimpangan itu sudah berjalan 3 tahun berturut-turut, tidak terkuak sikap nyata inspketorat atas peyimpangan keuangan negara dimaksud.
BACA JUGA: Kades Suwandi Selalu Dampingi Mardiana ke Bank Setiap Pencairan
Auditor Inspektorat Kabupaten Bangka, Riski Kustiani, kepada Babel Pos dan beberapa warga desa Balunijuk usai bersaksi di muka sidang Tipikor perihal penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Balunijuk, Merawang, Bangka sejak tahun 2020 s/d tahun 2023 yang dilakukan terdakwa Mardiana selaku bendahara itu mengakui tidak komprehensifnya pihak mereka melakukan audit.
Alasan tak ada audit laporan keuangan yang menyentuh desa Balunijuk itu karena keterbatasan sumberdaya auditor di Inspektorat. Adapun audit-audit yang dilakukan hanya sebatas desa-desa sampel saja.
"Kami itu -di Kabupaten Bangka- ada 62 desa, jadi saat itu kami tak mengaudit di desa Balunijuk tapi di desa lainya," katanya saat menjawab kenapa sampai terjadi kecolongan selama 3 tahun berturut-turut itu.
BACA JUGA: Jaksa Tanya Modus, Kades Suwandi: Tanya Mardiana Saja
Diakuinya kalau korupsi yang terjadi di desa Balunijuk itu memang bukan atas temuan Inspektorat sendiri. Melainkan setelah adanya peristiwa pidana yang terjadinya itu.
"Setelah terjadi itu baru kita audit," sebutnya seraya terburu-buru di parkiran PN Pangkalpinang.
Riski Kustiani yang juga didampingi oleh rekanya seorang pria saat hendak masuk mobil dinasnya juga dihampiri oleh beberapa warga Balunijuk. Dimana salah satu warga, Marsup, mempertanyakan beberapa proyek pembangunan di desa Balunijuk yang mangkrak. Sehingga terkesan lolos dari audit Inspektorat.
"Kenapa tak diaudit beberapa proyek fisik yang diduga mangkrak. Kan itu pembangunanya pakai uang desa, Inspektorat jangan kecolongan mulu," kata Marsup.
Marsup juga mengingatkan agar Inspektorat serius serta profesional dalam melakukan auditnya. Kalau perlu menurutnya libatkan masyarakat dan aktivis desa yang tahu dan merasakan persis persoalan desa itu.
BACA JUGA: Tipikor Desa Balunijuk, Audit Pihak Inspektorat 'Datar-datar' Saja?
"Kasian masyarakatnya ada dana Rp bermilyar-milyar tapi kurang dirasakan manfaatnya. Juga tak transparan dalam penggunaan serta peruntukanya, sehingga wajar kalau sebagai masyarakat untuk kritis," ujarnya.
"Begitu juga sampai tak ada audit dari Inspektorat sedari awal sehingga lambatnya ditemukan adanya penyimpangan itu. Kita juga jadi tanda tanya kepada pihak Inspektorat dan tak salah sampai menduga-duga desa yang sebesar Balunijuk ini sampai tak tersentuh audit rutin itu," ujarnya.
"Kalau nantinya soal audit itu biar Inpekturnya yang perintahkan. Saya hanya anak buahnya pak.Tapi atas keluhan itu akan jadi atensi kami di Inspektorat," jawab Riski seraya berlalu.***