KEMELUT di dalam manajemen Rumah Sakit Medika Stania (RSMS) Sungailiat yang berujung pemutasian para karyawannya ke luar daerah, menjadi perhatian serius Anggota DPR RI, Bambang Patijaya yang akrab disapa warga dengan panggian BPJ.
---------------------
KUNCINYA adalah nasib karyawan dan masa depan rumah sakit legendaris ini harus diselamatkan.
Dalam masa reses, anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menerima perwakilan karyawan RS Medika Stania Sungailiat yang menemuinya pada Kamis malam, 28 Desember 2023. Kepada tokoh politik nasional itu, berbagai kekhawatiran akan nasib ke depan, dikemukakan oleh perwakilan karyawan tersebut.
Kemelut di RS Medika Stania Sungailiat seiring dengan adanya penghentian kerjasama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Musababnya, karena diduga adanya phantom billing atau kecurangan biaya yang ditagihkan pihak rumah sakit kepada BPJS di bidang kesehatan itu.
BACA JUGA:BPJ: BBM Subsidi, Harus Tepat Sasaran dan Proses yang Benar!
Bambang Patijaya mengatakan dirinya bersama Partai Golkar akan mencari solusi yang terbaik demi kepastian nasib para karyawan RS Medika Stania Sungailiat. Karena itu, kendala di rumah sakit legendaris ini harus jadi atensi khusus Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang menaungi RS Medika Stania untuk menata ulang manajemen di rumah sakit tersebut.
"Saya meminta manajemen IHC untuk memperhatikan kemelut di RS Medika Stania ini. Akibat BPJS menghentikan kerjasamanya, tentu ini berdampak luas," ujar Bambang Patijaya.
Selain itu, langkah politik melalui parlemen dikatakan Bambang Patijaya akan dilakukan Partai Golkar demi masyarakat. Terkait masalah tenaga kerja, BPJ meminta fraksi Golkar di DPRD Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka untuk mendampingi karyawan yang saat ini bernasib tidak jelas.
BACA JUGA:Mulai 1 Januari 2024 RS Medika Stania Tak Layani Pasien BPJS, Ini Alasannya
"Kurang lebih langkah pertama saya dorong Fraksi Golkar di Kabupaten dan Provinsi untuk menyikapi ini dana segera mendamping karyawan karyawan yang nasibnya menjadi tidak jelas akibat kemelut manajemen. Kalau tidak ada solusi akan kita tarik ke tingkat yang lebih tinggi Komisi IX DPR RI karena ini sudah menjadi masalah kompleks," ujar Bambang Patijaya.(rel)